INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerima lima tuntuntan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Barat pada Musyawarah Daerah (Musda) XIII IMM di Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah, Kabupaten Garut, Sabtu, 28 September 2019.

Kelima tuntutan itu, yaitu pertama menuntut pemerintah dan DPR RI untuk meninjau ulang RUU KPK. Kedua, mengecam tindakan sepihak DPR RI dan pemerintah yang dengan cepat melakukan proses legislasi terhadap Rancangan Undang-Undang tanpa melakukan uji publik.

Ketiga, meminta Presiden RI Joko Widodo segera membentuk Tim Pencarian Fakta Independen (TPF Independen) atas kasus kematian Immawan Randy dalam aksi demo. Keempat, menolak Revisi Undang-Undang KUHP. Kelima, mengimbau pihak keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif dalam menangani unjuk rasa.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menerima lima pernyataan sikap tersebut.

"Saya besok akan menyampaikan tuntutan mahasiswa melalui sebuah kanal komunikasi kepada pemerintah pusat khususnya ke Pak Presiden dan pihak-pihak terkait," katanya.

Emil juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas gugurnya Immawan Randy, dalam aksi demonstrasi di Sulawesi Tenggara. Randy merupakan salah seorang kader IMM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Emil menyatakan telah melaksanakan salat gaib pada kegiatan Salat Subuh Keliling (Subling) di Kota Banjar untuk almarhum Randy.

"Kami melaksanakan salat gaib buat Randy, korban gempa bumi di Ambon dan di Papua," ucap Emil.

Emil menyatakan saat ini masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu noisy minority, masyarakat yang jumlahnya sedikit, tetapi bersuara lantang. Kedua, silent minority yaitu masyarakat yang jumlahnya besar, tetapi tidak bisa menyuarakan aspirasinya.

"Nah, silent minority biasanya kalau sudah marah pasti titipnya itu ke mahasiswa. Jadi, mahasiswa punya tanggung jawab sosial juga sebagai penyambung lidah rakyat. Tentulah dengan dua kelebihan mahasiswa dibanding yang lain," kata Emil.

Emil berpesan agar cara menyampaikan aspirasi secara kondusif dan tidak merusak fasilitas publik. "Karena tidak ada orang ingin negeri ini berantakan. Syarat negeri itu maju adalah nikmat kondusifitas sosial politiknya," ujarnya. (*)