LBH Jakarta: 90 Orang Belum Pulang Usai Demo Ribuan Mahasiswa

Sabtu, 28 September 2019 01:11 WIB

Suasana ricuh aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak RUU bermasalah mulai ricuh sekitar pulul 16.15 WIB. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mencatat setidaknya 90-an orang dilaporkan tak kembali ke rumah usai demonstrasi di DPR RI, Selasa, 24 September 2019. Selasa adalah hari kedua dari dua hari demonstrasi besar mahasiswa menolak RUU bermasalah dan revisi atas UU KPK.

Kepala Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora mengatakan data itu merupakan rekapitulasi dari pengaduan masyarakat. "Sekitar 90-an orang sempat dilaporkan oleh keluarga, kerabat, dan teman-temannya bahwa mereka tak kembali ke rumah," kata Nelson di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat malam, 27 September 2019.

Nelson merinci, 90 orang itu meliputi para mahasiswa, alumni, pelajar, hingga masyarakat umum. Dia mengatakan data itu belum termasuk pengaduan yang belum terekapitulasi, maupun data orang-orang yang sempat ditahan oleh polisi kemudian dilepaskan. "Datanya per malam ini, belum diperbarui," ujarnya.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan LBH membuka forum pengaduan masyarakat itu sejak Rabu siang, 25 September 2019. Sejak itu, banyak yang melaporkan bahwa kenalan mereka yang ikut aksi di gedung DPR pada Selasa, 24 September 2019 belum pulang ke rumah. Pelapor meliputi orang tua, teman, dekan, hingga wakil rektor.

Arif mengatakan dari laporan tersebut LBH dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menelusuri keberadaan orang-orang yang dilaporkan. Mereka mendatangi Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polres Jakarta Barat yang diduga menjadi tempat penahanan orang-orang yang ditangkap. Namun, kata Arif, tim advokasi kesulitan mendapatkan akses informasi ihwal orang-orang yang ditangkap serta ditahan polisi.

Advertising
Advertising

Bukan cuma itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan juga menelusuri sejumlah rumah sakit di Jakarta. Namun, Staf Advokasi KontraS Falis Agratama juga mengaku kesulitan mendapatkan data detail.

"Tidak semua rumah sakit memberikan data yang kami minta. Ada yang memberikan angkanya saja, tetapi tidak detail nama dan luka yang dialami korban," kata Falis di Kantor LBH Jakarta menambahkan.

Sebelumnya, gelombang demonstrasi terjadi pada Senin-Rabu, 23-25 September 2019. Aksi unjuk rasa pada Senin-Selasa dilakukan oleh mahasiswa. Adapun pada Rabu, 25 September, aksi dilakukan oleh pelajar. Seluruhnya diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya