TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kerusuhan dalam demo mahasiswa #reformasidikorupsi di sekitar Gedung DPR sejak dua hari lalu, direncanakan secara sistematis. Hal ini dilakukan oleh sekelompok pihak yang sengaja menunggangi aksi itu.

"Yang dihadapi bukan demonstrasi yang ikut peraturan unjuk rasa, tapi satu kelompok perusuh yang secara sistematis merencanakan melanggar hukum," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2019.

Wiranto mengatakan tujuan akhir dari massa perusuh ini adalah menggagalkan pelantikan DPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Karena itu, Wiranto menegaskan tindakan para perusuh merupakan gerakan inkonstitusional.

Dalam aksinya, perusuh pun membaur bersama massa demonstran yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Wiranto menuding mereka adalah preman yang sengaja diturunkan untuk membuat onar. Pada 25 September, massa yang rusuh adalah pelajar dan preman yang menurut Wiranto sengaja dikoordinir untuk turun ke jalan.

"Telah cukup bukti bahwa mereka ingin menduduki DPR dan MPR, agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik. Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Wiranto.

Meski begitu, Wiranto masih enggan menjelaskan siapa dalang di balik aksi kerusuhan ini. Aksi demonstrasi #reformasidikorupsi pada 24 September 2019 lalu berakhir dengan kerusuhan. Aksi yang diinsiasi oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil itu awalnya ingin memprotes sejumlah RUU kontroversial yang akan disahkan DPR.