TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku tak sepakat dengan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Gedung DPR dan sejumlah daerah di Indonesia. Meski tak melarang demonstrasi, Wiranto mengatakan ada langkah lain yang lebih etis yang bisa dilakukan mahasiswa.

"Ketika ada satu jalur lain yang bisa lebih terhormat, bisa lebih etis, ya kirim perwakilan bicara dengan institusi yang memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.

Wiranto menyatakan dalam demonstrasi, proses koordinasi dan proses dialog tak terjadi. Alhasil, aspirasi tak tersampaikan secara langsung. Ia menyarankan mahasiswa menemui kementerian atau lembaga terkait untuk berdiskusi.

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan demonstrasi semacam ini hanya menggangu ketentraman umum, menggangu ketertiban, juga melelahkan. Ia pun menilai hasil yang didapatkan kurang bagus.

"Nanti ditunggangi oleh pihak-pihak lain, menimbulkan kekacauan, akan merugikan masyarakat dan merugikan kita semua," kata Wiranto.

Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR terjadi sejak pekan lalu. Hari ini, aksi meluas di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Yogyakarta hingga Bandung. Mereka menolak langkah DPR yang akan mengesahkan sejumlah aturan, yakni mulai dari RUU KPK, RUU RKUHP, hingga RUU Pemasyarakatan.

Hari ini, DPR pun menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah RUU tersebut. Hasilnya Jokowi meminta agar DPR menunda pengesahan RUU RKUHP, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan.