Kata Eks Direktur Walhi Setelah Disindir ICW Hilang di Istana

Jumat, 13 September 2019 06:17 WIB

Warga yang mengenakan busana khas daerah melakukan aksi damai mendukung DPR untuk merevisi Undang-undang KPK di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Dukungan diberikan karena mereka menilai revisi UU KPK dapat lebih mengoptimalkan porsi pencegahan tindakan korupsi dengan lebih adanya jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengatakan tak terlalu ambil pusing dengan sindiran Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut ada aktivis antikorupsi hilang di istana.

"Sindiran teman-teman itu bisa dimaknai perhatian terhadap para aktivis yang ada di lingkaran untuk memberikan amplifikasi suara masyarakat sipil terhadap RUU KPK," kata Abetnego yang merupakan mantan Direktur Walhi ini kepada Tempo, Kamis, 12 September 2019.

Abetnego mengatakan tidak semua terlibat mengurus isu RUU KPK. "Seperti saya, ada beberapa yang harus saya tangani seperti reforma agraria, perhutanan sosial, konflik agraria, sekarang karhutla sedang genting dan tindak lanjut bencana alam," ujarnya.

Artinya, kata Abetnego, banyak isu yang perlu diperhatikan dan keberadaan aktivis di Istana bukan lah tanpa tugas-tugas tertentu.

Lewat akun Instagram resminya, ICW mengunggah tulisan beserta foto beberapa aktivis antikorupsi yang sekarang menjadi anak buah Presiden Jokowi. ICW menganggap para mantan aktivis ini tak bisa mengawal penolakan revisi UU KPK.

Advertising
Advertising

"Mohon bantuan teman-teman @kontras_update untuk menemukan para senior yang terhormat ini, karena mereka telah pergi tanpa pesan di tengah kegentingan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia," tulis akun @sahabatICW.

Selain Abetnego, aktivis lainnya yang disindir antara lain Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ifdhal Kasim, Komisaris Utama BUMN PT Adhi Karya Fadjroel Rachman, anggota Dewan Komisaris Pertamina Alexander Lay, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Komisaris Utama Bank BRI Andrinof Chaniago, dan anggota DPR terpilih dari PDIP Johan Budi.

Berita terkait

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

6 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

8 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

8 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

8 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

9 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

10 hari lalu

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

13 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

13 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

23 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

24 hari lalu

10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Berita Terkini dimulai dari artikel berjudul '10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dari Berbagai Universitas'.

Baca Selengkapnya