Komisi Hukum DPR Sebut Wakil Ketua KPK Bicara Bak Aktivis LSM

Kamis, 12 September 2019 11:57 WIB

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memberikan penjelasan mengenai OTT ketum PPP Romahurmuziy pada saat Konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019. TEMPO/ Muhammad Fadhlan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani menyindir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif.

Dia menyampaikannya dalam forum fit and proper test Calon Pimpinan KPK Alexander Marwata, yang kini masih menjabat Wakil Ketua KPK, di Gedung DPR hari ini, Kamis, 12 September 2019.

Arsul, yang kader PPP, menanggapi komentar Laode M. Syarif di Twitter. Menurut dia, Syarif tak sepantasnya bicara seperti itu. Dia menilai gaya bicaranya bak aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Bapak adalah pejabat negara. Ukurannya gampang Pak, dia bicara seperti aktivis LSM apa enggak. Ada kesantunannya apa enggak," kata Arsul.

Arsul lantas menyinggung cuitan Syarif di Twitter beberapa hari lalu. Syarif mencuit bahwa KPK berada di bawah ancaman.

Berikut kutipan cuitan Syarif di Twitter yang dikritik oleh Arsul Sani:

"Dear @UNODC friends our beloved child @KPK_RI is UNDER ATTACK from its own mother, the Parliament of Indonesia @DPR_RI & our beloved PRESIDENT @jokowi is doing NOTHING to STOP this senseless Attack. Indonesia is BEGGING you pak @jokowi to STOP this mayhem. SHOW YOUR LEADERSHIP"

(Kepada @UNODC (lembaga PBB di bidang obat-obatan dan kejahatan), anak kesayangan kita @KPK_RI di bawah ancaman dari sang ibu, @DPR_RI dan Presiden tercinta kami Jokowi tak melakukan apa pun untuk menyetop serangan tak beradab ini. Indonesia memohon dengan sangat agar Pak @jokowi menghentikan penganiayaan ini. Tunjukkan kepemimpinan Anda.)

Arsul menilai cuitan itu tak patut ditulis Syarif yang notabene pejabat negara.

"Saya agak concern ketika ada pimpinan KPK mengatakan KPK under attack, twitnya bilang pemerintah dan DPR tidak beradab. Saya kira tidak pas," kata dia.

Menurut dia, barangkali ada baiknya pimpinan KPK terpilih nanti disekolahkan terlebih dulu ke sekolah kepribadian John Robert Powers. Tujuannya, para pimpinan KPK nantinya lebih santun berbicara di publik.

"Tapi saya mengapresiasi Bapak (Alexander Marwata) karena tidak pernah ber-statement seperti itu," kata Sekretaris Jenderal PPP tersebut dalam forum uji kelayakan Capim KPK di Gedung DPR.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

1 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

3 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

6 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

7 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

8 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

9 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

9 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

11 jam lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

14 jam lalu

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

Jaksa KPK mengatakan eks Hakim Agung Gazalba Saleh berupaya menyembunyikan uang hasil korupsi dengan cara membeli mobil, rumah, hingga logam mulia.

Baca Selengkapnya