TEMPO.CO, Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie. PGI menilai Habibie adalah seorang negarawan sejati yang telah meletakkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia.

"Walau masa kepresidenannya sangat singkat, namun pada masanya banyak dicabut regulasi yang menghambat proses demokrasi," kata Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 September 2019.

Gomar berujar, pada masanya Habibie telah mendorong berbagai cara menuju kebebasan pers, pembebasan tahanan politik atau narapidana politik Orde Baru, serta menginisiasi dialog awal masalah Papua.

Gomar juga mengenang Habibie sebagai satu-satunya pemimpin bangsa Indonesia yang percaya pada laporan masyarakat ihwal adanya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998.

Sebagai presiden, kata dia, Habibie bersedia meminta maaf dan meneken Keputusan Presiden pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Berdirinya lembaga ini merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap peristiwa kekerasan seksual pada Mei 1998.

"Sekaligus sebagai wujud tanggung jawab negara mencegah segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan," kata dia.

Jasa Habibie, lanjut Gomar, juga sangat besar dalam kemajuan bidang dirgantara Indonesia dan kemajuan lainnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Manakala sudah tak menjabat sebagai presiden pun Habibie tetap menunjukkan pengabdian tulus bagi bangsa.

Menurut Gomar, dalam berbagai kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pun kehadiran BJ Habibie selalu menenteramkan semua pihak. Suami mendiang Harsri Ainun itu merupakan nonpartisan sehingga kehadirannya diterima semua pihak.

"Kita sungguh kehilangan beliau. Semoga amal baktinya diterima di sisi Tuhan," kata Gomar.