DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK, Hasil Diumumkan Kamis

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 9 September 2019 16:07 WIB

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, bergegas masuk ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018. Aziz diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono dalam kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat mulai melakukan tahapan pra-uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calom pimpinan KPK. Pada hari ini, Senin, 9 September 2019, para capim KPK yang berjumlah 10 orang itu hadir ke Senayan dan diminta membuat makalah dengan sejumlah tema yang telah disiapkan DPR.

Sepuluh kandidat capim itu mengambil sendiri tema makalah dan nomor urut mereka secara acak. Setelah itu, masing-masing membuat makalah dengan waktu yang diberikan selama 1,5 jam. Dimulai pukul 14.30 dan berakhir pukul 16.00.

"Besok, makalah peserta akan kami dalami untuk menjadi bahan fit and proper test pada tanggal 11-12 September 2019," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ada 14 topik makalah yang telah disiapkan DPR. Makalah yang dibuat hari ini akan turut menjadi bahan pertanyaan Komisi III kepada para capim KPK.

Menurut Aziz hasil fit and proper test akan diumumkan pada Kamis, 12 September 2019. "Akan difinalisasi paling lambat Kamis, bisa lewat musyawarah mufakat atau voting jika tidak dicapai kata mufakat," ujar politikus Golkar tersebut.

DEWI NURITA

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya