TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK, Hamdi Muluk gerah dengan berbagai kritik yang mendera kinerja mereka. Hamdi menyebut, pansel akan menutup mata dan telinga dengan semua kritikan tersebut.

"Kami enggak mau lihat kiri kanan, ada orang enggak puas, enggak perlu kami dengar. Kami bekerja profesional, memilih sesuai kriteria," ujar Hamdi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Pansel Capim KPK dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 9 September 2019.

Hal yang sama dikeluhkan Anggota Pansel Capim KPK Hendardi. Menurut dia, dinamika politik yang sangat tinggi terjadi sejak mereka diberi SK oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hendardi juga tidak terima dengan derasnya kritik koalisi masyarakat sipil atas kinerja mereka. "Saya tanya, mereka memangnya menang pemilu, bisa mengatasnamakan publik? Lagipula kami bukan alat pemuas," ujar dia.

Menurut Hendardi, Pansel sudah bekerja degan profesional dan memegang integritas. "Kami tidak mau didikte oleh siapapun. Usaha mendikte pansel dengan mengatasnamakan publik itu tidak menjadi pertimbangan yang terlalu berlebihan kepada kami," ujar dia.

Kinerja Capim KPK selama ini memang santer dikritik oleh masyarakat sipil terkait. Salah satunya yang sejak awal dikritik, karena Pansel meloloskan Firli Bahuri yang pernah tersangkut kasus pelanggaran etik. Saat menjadi Deputi Penindakan KPK, Firli pernah bertemu dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, ketika itu Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan itu dipersoalkan lantaran KPK juga tengah menyelidiki kasus dugaan suap divestasi Newmont yang menyeret nama TGB. Zainul berstatus saksi dalam perkara itu.