TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut ada konspirasi antara Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat Benny Wenda, Komite Nasional Papua Barat, dan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua).

"Dari hasil pengamatan intelijen memang ada 1 konspirasi hubungan timbal balik antara Benny Wenda dengan ketua organisasi itu, baik KNPB maupun ULMWP. Itu ada. Jadi bukan mengada-ada," katanya di di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Wiranto mengatakan, konspirasi antara ketiganya mendorong terjadinya demonstrasi anarkis di Papua dan Papua Barat. Ketiganya, kata Wiranto, memiliki persamaan pola pikir. Kemudian konspirasi mengenai rencana waktu dilaksanakannya demonstrasi. "Lalu mana yang harus anarkis, mana yang tidak. Direncanakan sekarang akan ada lagi hal-hal yang menyangkut mengacau perkotaan. Itu semua ada," ujarnya.

Wiranto mengklaim sudah mengantongi sejumlah bukti konspirasi ketiganya. Namun, demi kepentingan operasional, ia tak bisa membeberkan semuanya kepada publik. Ia meminta agar masyarakat percaya bahwa aparat keamanan akan berusaha maksimal mengamankan kehidupan Papua dan Papua Barat.

Menurut Wiranto, sudah tugas bersama semua masyarakat untuk ikut mengamankan negeri ini dan mendinginkan situasi di Papua dan Papua Barat untuk memulihkan pembangunan nasional. "Kalau pembangunan berhasil, maka hasilnya akan dinikmati masyarakat Indonesia. Tidak mungkin kan membangun sambil rusuh. Enggak mungkin membangun sambil bertengkar," kata dia.

Benny Wenda merupakan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat. Didakwa atas tuduhan mengerahkan massa untuk membakar kantor polisi pada 2002, Benny kabur dari penjara di tengah proses persidangan. Ketua Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka itu menyeberang dan mendapat suaka politik dari Inggris pada 2003. Dia mengaku akan pulang dan memimpin Papua jika ada agenda referendum.

Ketua ULMWP itu mengeluarkan maklumat tiga hari setelah insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Insiden penggerebekan dan tindakan kasar dari aparat serta anggota ormas itu memicu kerusuhan dan unjuk rasa besar di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat.

Maklumat Benny Wenda bertanggal 20 Agustus 2019 itu berisi 7 seruan politik, antara lain mengecam penganiayaan dan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang. Dia mendesak digelar referendum sebagai jalan keluar konflik di Papua. Di akhir suratnya, Benny menginstruksikan mobilisasi dan konsolidasi masyarakat Papua secara damai.