Ombudsman Sebut TNI - Polisi di Nduga Papua Ganggu Layanan Publik
Reporter
Antara
Editor
Syailendra Persada
Jumat, 30 Agustus 2019 06:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy menyebut keberadaan personel TNI - Polri dalam operasi keamanan menghambat pelayanan publik di Kabupaten Nduga, Papua.
"Sekarang sebagian dikuasai TNI, pengungsi bagaimana mau kembali, sekolah tidak ada, puskesmas juga," ujar Suaedy, Kamis, 29 Agustus 2019.
Dia mengatakan pernyataannya ini bukan berarti Ombudsman menganggap TNI dan Polri tak dibutuhkan di sana.
Suaedy mengatakan selama ini TNI dan Polisi cenderung menggunakan pendekatan keamanan. Menurut dia, cara semacam ini tak bisa diterapkan di Papua.
Semestinya, menurut Suaedy, pemerintah melakukan komunikasi agar TNI meyakinkan ketua adat dan tokoh gereja selalu menjamin keamanan dengan saling pengertian, bukan mendominasi warga.
"Menurut kami ya, harus ada jaminan pelayanan publik. Kalau masih seperti sekarang, sekolah, puskesmas, gereja kosong. Kalau guru, tenaga kesehatan, pastur bersama kembali, pembangunan fasilitas dan perbaikan saya yakin akan lebih cepat," kata dia.
Masyarakat Papua yang diwakili oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua, telah meminta pemerintah untuk menarik pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga karena operasi keamanan yang dilaporkan telah mengakibatkan lebih banyak korban kemanusiaan.
