TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut proses seleksi wawancara dan uji publik calon pimpinan atau capim KPK yang telah berlangsung sejak kemarin, standard saja dan kurang menggigit.

"Artinya tidak menggali lebih dalam. Seharusnya kan digali lebih dalam tentang sosok seseorang dari laporan-laporan yang masuk kepada pansel," ujar Abraham Samad kepada Tempo pada Selasa malam, 27 Agustus 2019.

Seleksi wawancara dan uji publik capim KPK dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 27-29 Agustus 2019. Seleksi ini diikuti oleh 20 orang capim KPK yang sebelumnya telah lolos profile assessment dan tes kesehatan. Nantinya dari 20 orang tersebut, akan terpilih 10 orang yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Abraham berharap, sisa hari ke depan, panitia seleksi capim KPK lebih detail, transparan dan jujur dalam menggali rekam jejak para capim KPK. "Kalau ada laporan salah seorang capim KPK bermasalah secara etik, tidak layak secara moral, maka Pansel harus jujur dan tidak meloloskan orang-orang itu. Kendati, tidak bermasalah secara hukum," ujar dia.

Saat ini, kinerja Panitia Seleksi atau Pansel capim KPK hingga para calon pendaftar tengah menjadi sorotan publik. Musababnya, ada sejumlah nama yang mempunyai rekam jejak buruk, namun lolos seleksi hingga tahap uji publik ini. Sebagai bentuk protes, Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat petisi berjudul "Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah" di situs Change.org. Hingga berita ini ditulis, sebanyak 9.016 warganet menandatangani petisi ini.