Sejumlah organisasi masyarakat sipil yakni Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Greenpeace Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Enter Nusantara, Ranita, JPIC OFM Indonesia, dan Walhi Jakarta melakukan aksi segel di pagar utama Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa, 29 Mei 2019. Hari Anti Tambang terinspirasi dari salah satu tragedi bencana industri tambang pada 29 Mei 2006. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta-Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menduga ada motif ekonomi politik di balik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jatam menyebut bahwa adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, memiliki lahan di provinsi yang dituju menjadi lokasi ibu kota baru itu.
"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pascapilpres," kata Dinamisator Jatam Kalimantan Timur Pradarma Rupang melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut Pradarma, pemindahan ibu kota ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur akan menguntungkan Hashim. Alasannya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menguasai lahan melalui perusahaannya, PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH).
Jatam juga memperkirakan pemindahan megaproyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar. Menurut data Jatam Kaltim, terdapat 1.190 IUP di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hanya di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 izin pertambangan. Di Bukit Soeharto juga terdapat 44 izin tambang. "PT Singlurus Pratama sebuah perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja dan ini akan sangat diuntungkan," kata Pradarma.
Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah juga mempertanyakan rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Padahal, rencana tersebut belum didahului jajak pendapat dengan masyarakat. Merah menilai hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak warga. Dia menyebut Presiden seperti diktator karena suara warga di Kalimantan Timur, termasuk masyarakat adat tidak diberi ruang.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo tak menampik Prabowo dan Hashim memiliki lahan di Kalimantan Timur. Namun Edhy mengaku tak tahu di mana saja tepatnya dan berapa total luasan lahan yang dikuasai dua putra Sumitro Djojohadikusumo itu.
Edhy membantah Prabowo dan Hashim ingin mendapatkan keuntungan dari pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurut dia, Gerindra malah mengusulkan agar ibu kota dipindah ke lokasi yang tak jauh dari Jakarta, semisal ke Jonggol, Jawa Barat.
"Saya pikir tidak (bukan negosiasi politik), Presiden pasti punya pemikiran lebih besar dari itu. Kalau diminta lahan kami pun saya yakin Pak Prabowo akan kasih," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
