Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

Editor

Purwanto

Senin, 26 Agustus 2019 12:17 WIB

Gaji DPR (DOK. Tempo)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih untuk bekerja lebih cepat dalam membuat regulasi. Sebagai perbandingan ia menyinggung pendapatan anggota dewan yang diterima setiap bulannya.

"Mohon maaf, dalam urusan income, anggota DPR, kan, lebih besar dari menteri bahkan dari presiden. Bener?" tanya Jokowi saat meresmikan pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR-DPD Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Para anggota Dewan pun terbelah. Ada yang menjawab betul ada pula yang menyalahkan Jokowi.

"Kalau saya keliru nanti saya hitung lagi. Pak ketua, benar?" kata Jokowi pada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

"Bener. Pak ketua sudah begini (menganggukkan kepala)," ucapnya.

Dengan pendapatan mereka besar itu, Jokowi berharap agar dalam tiap pembuatan undang-undang bisa dilakukan secepat mungkin. Alasannya saat ini yang bisa menjadi pemenang adalah negara yang bertindak cepat dalam menghadapi tantangan yang ada.

Menurut Jokowi, kecepatan parlemen dalam merumuskan undang-undang masih lama dan memakai cara lama. "Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi, kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat Undang undang itu masih bertele-tele," ujarnya.

Tahapan pembuatan undang-undang yang harus membuat daftar inventaris masalah (DIM), kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri, studi banding, Jokowi anggap memakan waktu. "Gimana bisa cepat kalau ini masih diteruskan," tuturnya.

Begitu pula soal penganggaran yang dimulai dari pembacaan nota keuangan oleh presiden pada sidang tahunan MPR/DPR, pembahasan bersama menteri keuangan, pembahasan di badan anggaran, hingga menunggu tanggapan-tanggapan fraksi.

"Apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang-undang sehingga akan semakin detail dan semakin baik. Apakah hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita..., yang buat kita sendiri ko, kenapa kita enggak mengubah yang cepet," kata Jokowi.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Tim Hukum AMIN Duga Jokowi Gerakkan Para Menteri Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Jejak Mereka

36 hari lalu

Tim Hukum AMIN Duga Jokowi Gerakkan Para Menteri Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Jejak Mereka

Presiden Joko Widodo disebut-sebut Tim Hukum AMIN menggerakkan atau membiarkan menteri di kabinetnya kampanyekan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas

28 Februari 2024

Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas

Program seperti makan siang gratis, menurut dia, perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025.

Baca Selengkapnya

Airlangga Jawab soal Program Anies dan Ganjar Tak Dibahas di Rapat Kabinet

28 Februari 2024

Airlangga Jawab soal Program Anies dan Ganjar Tak Dibahas di Rapat Kabinet

Airlangga menyebut program makan siang gratis Prabowo sudah dibahas dalam rapat kabinet Jokowi. Kenapa bukan program Anies atau Ganjar?

Baca Selengkapnya

Alasan Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

28 Februari 2024

Alasan Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam RAPBN dan APBN Perubahan.

Baca Selengkapnya

Menkes Ungkap Program Makan Siang Gratis Belum Bicarakan Pemenuhan Gizi

27 Februari 2024

Menkes Ungkap Program Makan Siang Gratis Belum Bicarakan Pemenuhan Gizi

Rapat kabinet Jokowi membahas program makan siang gratis. Namun, menurut Menkes Budi, pemenuhan gizi belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

AHY Menteri Jokowi Setelah Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Apa Pangkat Militer Terakhirnya?

21 Februari 2024

AHY Menteri Jokowi Setelah Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Apa Pangkat Militer Terakhirnya?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gagal jadi cawapres Anies Baswedan kini menjabat Menteri ATR/BPN kabinet Jokowi. Ini pangkat militer terakhirnya.

Baca Selengkapnya

Tedjo Edhy Purdijatno Menko Polhukam Tersingkat di Kabinet Jokowi, Ini Profilnya

21 Februari 2024

Tedjo Edhy Purdijatno Menko Polhukam Tersingkat di Kabinet Jokowi, Ini Profilnya

Jokowi lantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. Tedjo Edhy Tedjo Edhy Purdijatno adalah Menko Polhukam tersingkat di era Jokowi, 10 bulan saja.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

20 Februari 2024

Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menkopolhukam Besok

20 Februari 2024

Jokowi Dikabarkan akan Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menkopolhukam Besok

Presiden Joko Widodo dipastikan akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Rabu, 21 Februari 2023.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Mundur dari Kabinet hingga Tak Dampingi Jokowi, Menteri Basuki Bilang Begini

13 Februari 2024

Soal Isu Mundur dari Kabinet hingga Tak Dampingi Jokowi, Menteri Basuki Bilang Begini

Ini kata Menteri PUPR Basuki soal isu mundur dari kabinet Jokowi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Selengkapnya