Ketika Kapolri Tito Kuliti Habis Disertasi Irjen Boy Rafli Amar

Kamis, 15 Agustus 2019 08:24 WIB

Kapolri Jendral Tito Karnavian memimpin upacara sertijab perwira tinggi Polri salah satunya posisi Kabareskrim Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Januari 2019. Kapolri melantik belasan pejabat Polri yang baru dimutasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyodorkan sejumlah pertanyaan menohok saat menjadi tim tamu penguji sidang doktoral Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri, Inspektur Jendral Boy Rafli Amar, di Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Rabu, 14 Agustus 2019.

Tito mencecar anak buahnya itu dari mulai masalah metode penelitian, fokus penelitian, hingga masalah sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini. Disertasi Boy itu berjudul Integrasi Manajemen Media Dalam Strategi Humas Polri Sebagai Aktualisasi Promoter.

Menurut Tito, Boy tidak fokus saat menyinggung permasalahan inti dalam penelitiannya itu. Sehingga, fokus penelitian cenderung melebar dan tidak tepat sasaran pada intinya. Padahal, kata dia, perumusan masalah merupakan jantung dari sebuah penelitian.

"Disertasi ini berisi dua hal itu, di samping harus menuruti norma-norma keakademikan yang kedua ada substansi, yakni tema masalah," kata Tito yang juga guru besar kajian terorisme Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). "Setelah saya membaca tidak ada hipotesis dalam tulisan ini."

Menurut Tito, perumusan masalah dalam penelitian akan mempengaruhi bagaimana penulis menentukan referensi kerangka teoritis. Selain itu juga menentukan metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Namun, Tito menilai masalah penelitian yang diusung Boy terlalu banyak sehingga tidak bisa fokus pada topik penelitian. "Saya menganjurkan problem cukup satu. Di sini problemnya disebutkan dalam fokus penelitian ada empat problem dan ini terlalu banyak sehingga bisa melebar," kata Tito.

Kemudian, Tito pun mengkritik ihwal tidak adanya hipotesis atau jawaban sementara yang masih bersifat praduga terhadap masalah penelitian yang menjadi fokus kajian. "Tidak ada hipotesis dalam tulisan ini," ujar Tito.

Tito pun menilai disertasi yang ditulis mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu tidak mampu menghasilkan teori baru. Padahal, kata dia, syarat disertasi itu adalah menemukan teori baru, atau minimal menemukan varian teori yang sudah ada, atau bisa juga membantah teori yang sudah ada sebelumnya.

"Kami lihat di bagian akhir yang muncul adalah saran praktis, tapi tidak ketemu tentang hal yang sangat spesifik untuk seorang doktor. Paper disertasi S3 usianya sudah ada tahap S1 atau S2, yaitu harus sudah menemukan teori baru," ucapnya.

Boy menjawab beberapa pertanyaan yang disodorkan Tito dalam sidang itu. Menurut Boy, penelitian yang dilakukannya masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu kritik yang dilontarkan Tito bisa menjadi pembuka bagi penelitian lanjutan terkait manajemen komunikasi di institusi Polri.

"Dalam hal ini kami sudah menyampaikan proses penelitian kami menggunakan metode kualitatif, pokok persoalan sesuai yang kami terima berdasarkan prinsip penelitian kualitatif yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Apa yang Profesor (Tito) sampaikan saya anggap sebagai feed back," kata Boy.

Berita terkait

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

3 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

4 hari lalu

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasannya mengangkat tokoh buruh, Andi Gani Nena Wea, sebagai salah satu staf ahlinya.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

4 hari lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

4 hari lalu

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons perihal penghentian penyidikan kasus kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi atau Brigadir RA

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

4 hari lalu

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara

4 hari lalu

Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara

Pelantikan Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru itu dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri pejabat utama Mabes Polri di Rupatama, Mabes Polri.

Baca Selengkapnya

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Polri menyoroti keselamatan buruh hingga sengketa buruh vs pengusaha, sehingga dirasa perlu pendampingan dari polisi.

Baca Selengkapnya