Jenazah anggota TNI Serda Mirwariyadin disemayamkan setibanya di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat, 8 Maret 2019. Mirwariyadin menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, disemayamkan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di NTB. ANTARA/Fikri Yusuf/
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Provinsi Papu, kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mesti menarik mundur pasukan TNI dan Polri di seluruh wilayah kabupaten itu.
Menurut Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, penarikan aparat TNI/Polri justru dapat memulihkan semua konflik. Aktifitas sosial di Nduga pun akan berjalan normal.
Kasus Nduga berawal dari penyerangan terhadap para pekerja proyek infrastruktur yang menewaskan 31 orang. Serangan tersebut dijawab dengan operasi polisionil oleh Polri dan TNI.
"Korban jiwa yang terus bertambah kami melihat tak ada untungnya. Yang sebenarnya tidak tahu masalah apa-apa ikut menjadi korban," kata Theo dalam paparan pelanggaran HAM Nduga di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, hari ini, Rabu, 14 Agustus 2019.
Theo menjabarkan bahwa hingga saat ini ketidakstabilan di Nduga telah membuat korban meninggal dari masyarakat setempat mencapai 182 orang. Korban tewas didominasi perempuan dan anak yang jumlahnya 113 orang.
Dia berharap pemerintahan Presiden Jokowi dapat lebih cepat menangani situasi krisis kemanusiaan di Nduga. Theo menilai pemerintah lamban karena terjebak berbagai opini dalam konflik politik.
Bantuan sosial dari pemerintah untuk Nduga, dia melanjutkan diharapkan lebih mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan terjebak konflik politik.
