INFO NASIONAL — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti lambatnya perkembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Dia meminta lembaga dan kementerian terkait duduk bersama untuk mengkaji secara menyeluruh upaya demi percepatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya panas bumi, atau geotermal.

"Kenapa begitu lambat? Ini jadi kajian Dirut PLN dan (Kementerian) ESDM. Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki. Duduk bersama menyelesaikan masalah," ujar Wapres Jusuf Kalla saat membuka acara Konvensi dan Pameran Internasional Geotermal ke-7 di Jakarta Convention Center, Selasa, 13 Agustus 2019.

Selain kajian lembaga terkait, Wapres Jusuf Kala juga menyebutkan upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo akan menyederhanakan proses investasi kelistrikan. "Tidak semua jadi tanggung jawab PLN. Kementerian ESDM akan dilibatkan, Presiden juga akan turun tangan," katanya.

Wapres Jusuf Kalla menjelaskan kehadiran PLTP di Indonesia sudah lama. Misalnya, PLTP Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sejak 35 tahun lalu. Namun, hasilnya sekarang baru 2.000 megawatt untuk seluruh pembangkit geotermal di negeri ini. Ada juga PLTP yang proses pembangunan membutuh lebih dari 20 tahun, yakni PLTP Sarulla.

Pembicara sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, memaparkan Indonesia harus memiliki birokasi yang berdedikasi agar percepatan pembangunan PLTP dapat terlaksana. ”Yang kita butuhkan adalah orang-orang berdisiplin tinggi," ujarnya. Jika sumber daya manusia itu dipenuhi, percepatan pemenuhan energi di Indonesia akan tercapai. "Suatu saat birokrasi kita diisi oleh orang-orang berdisiplin tinggi sehingga nanti kita hanya butuh birokrasi yang simpel," ujarnya.

Berdasarkan kebijakan energi nasional, bauran EBT ditargetkan sebesar 23 persen pada 2025. Menurut Wamen ESDM, pembangunan energi panas bumi tak hanya dibutuhkan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, upaya pembangunan PLTP bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat dan stakeholder. "Semuanya bisa diwujudkan dengan kerja keras," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Indonesian Geothermal Association (INAGA), Prijandaru Effendi, mengatakan dukungan penuh pemerintah terhadap investasi sangat dibutuhkan. "Hal ini termasuk efisiensi birokrasi sehingga semakin kompetitif," katanya.

Konvensi dan Pameran Internasional Geotermal (IIGCE) ke-7 diadakan selama tiga hari, yakni pada 13-15 Agustus dengan tema "Making Geothermal the Energy Today". Tema tersebut dipilih karena memiliki relevansi dengan isu global untuk mempromosikan EBT khususnya panas bumi. Energi panas bumi dinilai penting karena potensinya cukup melimpah di indonesia dan dapat diandalkan. Keuntungan lainnya adalah bersih, bersahabat dengan alam, dan terbarukan. (*)