KPK Sebut Kongres Bali Terkait Anggota DPR yang Kena OTT

Reporter

Halida Bunga

Editor

Amirullah

Kamis, 8 Agustus 2019 15:57 WIB

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri), berpose di depan awak media sebelum acara buka puasa terakhir bersama media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menetapkan sembilan orang sebagai anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata belum dapat menyebutkan nama anggota Komisi VI DPR yang asistennya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus impor holtikultura.

Ketika ditanya posisi anggota DPR tersebut, Alexander memperkirakan yang bersangkutan tengah mengikuti agenda partai. "Katanya lagi kongres apa ya," kata Alexander di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta pada Kamis 8 Agustus 2019.

Alexander mengatakan dirinya tak tahu dan belum dapat memastikan anggota DPR Komisi VI itu berasal dari fraksi partai mana. "Cuma diperkirakan sedang ke Bali. Ke Bali itu apakah itu kongres atau apakah itu saya enggak ngerti. Baru itu saja, hanya sebatas itu," katanya.

Dia menyebut, ada 11 orang yang diamankan KPK Rabu malam, 7 Agustus 2019. Satu orang tersisa masih belum diamankan lantaran diketahui tengah berada di Bali. "Ya saya enggak tahu. Ke Bali dalam rangka apa saya enggak tahu. Bisa saja dari Partai Golkar ke Bali piknik. yang jelaskan di Bali ada kongres PDIP. Apakah ada kaitannya engga disebutkan," katanya.

Alexander lebih lanjut mengatakan, kemungkinan ada tim dari KPK yang akan berangkat ke Bali untuk memastikan pelaku yang mesti diamankan oleh KPK. "Kan enggak mungkin kita menetapkan tersangka hanya dari perantara," katanya.

Advertising
Advertising

Dalam perkembangan yang sama, anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019. Dibawanya Nyoman ke Gedung KPK merupakan buntut operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Jakarta pada Rabu malam hingga Kamis, hari ini.

"Tadi sudah diamankan satu orang lagi dan telah berada di KPK," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis, 8 Agustus 2019.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Jakarta pada Rabu malam, 7 Agustus 2019. Dalam operasi tersebut tim penindakan KPK menangkap 11 orang.

Operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang digelar Rabu malam, 7 Agustus 2019 menangkap 11 orang. Mereka yang ditangkap adalah orang kepercayaan anggota DPR, pengusaha importir, dan sopir.

"Sebelas orang terdiri dari unsur pengusaha importir, sopir dan orang kepercayaan Anggota DPR, dan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Kamis, 8 Agustus 2019.

Basaria menyebut tim mendapat informasi akan terjadi transaksi terkait rencana impor bawang putih ke Indonesia. Di lapangan, KPK menemukan dugaan bahwa penyerahan duit tersebut dilakukan melalui sarana perbankan. "Tim KPK mengamankan bukti transfer sekitar Rp 2 miliar," kata Basaria.

HALIDA BUNGA FISANDRA

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

6 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

11 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

20 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya