Polri Pasang Garis Polisi di Sekitar Sutet Penyebab Listrik Padam

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Selasa, 6 Agustus 2019 14:03 WIB

Lokasi terjadi ledakan di dekat sutet di kampung Malon, RT 1 RW 3, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang. Tempo/Edi Faisol

TEMPO.CO, Jakarta - Polri telah memasang garis polisi di sekitar saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) Ungaran yang menjadi penyebab listrik padam di setengah Pulau Jawa yang terjadi pada Ahad, 4 Agustus 2019.

Police line sudah dipasang dan pohonnya juga sudah ditebang. Pohon itu memang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, sehingga terjadi flash pada sutet tersebut,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Agustus 2019.

Dedi tak memastikan jenis pohon yang menjadi penyebab kerusakan tersebut. Sebelumnya dari informasi yang beredar, jenis pohon itu adalah sengon. Namun, pantauan Tempo di lapangan, pohon di sekitar lokasi sutet adalah randu.

Menurut Dedi, tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri hari ini sudah berangkat menuju Jawa Tengah untuk mengecek sutet Ungaran tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan adanya faktor human error sebagai faktor lain kerusakan jaringan.

Sebelumnya Dedi menuturkan tidak menutup kemungkinan adanya faktor human error dalam kasus pemadaman listrik karena pernah terjadi kasus serupa. Menurut Dedi pada tahun 2002 terjadi hal serupa di sutet Suralaya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, kata Dedi, pihak PLN pusat sendiri memberikan keleluasaan dalam penyelidikan yang dilakukan Polri. PLN selalu kooperatif untuk Polri menyelidiki adanya dugaan lain selain faktor teknis.

“Ya kami selalu berkoordinasi dengan PLN pusat untuk menyelidiki dugaan adanya faktor lain,” ujar Dedi.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

4 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

18 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya