TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) bertanggungjawab atas pemadaman listrik yang terjadi di Jawa Barat, Jakarta dan Banten pada Ahad, 4 Agustus 2019.

"PLN harus menjelaskan apa yang terjadi, menjelaskan apa yang sudah terjadi dalam hari-hari ini. Termasuk menjawab tentang kerugian yang dihadapi konsumen," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan pada Senin, 5 Agustus 2019.

Menurut Fahri, kalau memang jelas alasannya, PLN harus menjelaskan sistem antisipasi apabila hal serupa masih terjadi di seluruh titik-titik Indonesia. Sehingga, ujar dia, setiap padamnya listrik tidak berakibat secara masif dan mengorbankan banyak konsumen.

"Setelah itu bisa dijelaskan, baru bisa bicara desain sistem listrik distribusi ke depan yang lebih otonom. Sebab, kalau blackout terjadi secara masif karena sistemnya tidak otonom, berbahaya sekali," ujar Fahri.

Hal-hal seperti ini, ujar Fahri, harus bisa dijelaskan supaya ada ketenangan bagi masyarakat dan langkah perbaikan yang cepat ke depannya.

PLN sebelumnya menyebut penyebab kejadian itu berawal dari gangguan beberapa kali pada Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pemalang PLN.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengatakan terdapat 21,3 juta pelanggan PLN yang terkena dampak pemadaman listrik selama dua hari ini. Menurut dia, 21,3 juta terbagi dari berbagai kelompok, ada sosial, industri, pelanggan khusus dan lainnya.

Dia mengatakan pelanggan tersebut seluruhnya akan mendapat kompensasi. Jumlah kompensasi itu, kata Djoko, rencananya dihitung langsung oleh PLN. "Kami sedang minta bicara dengan pemilik perusahaan pemegang saham. Kami diminta pak Menteri (Menteri ESDM Ignasius Jonan) PLN yang atur, karena itu aksi korporasi PLN, tapi kita harus izin ke pemegang saham. Diperhitungkan dengan diskon," kata Djoko di Kantor Pusat PLN, Senin, 5 Agustus 2019.

DEWI NURITA | HENDARTYO HANGGI