Sidang Etik untuk Polisi Tembak Polisi Setelah Vonis Pengdilan

Reporter

Andita Rahma

Minggu, 28 Juli 2019 09:35 WIB

Prosesi pemakaman Brigadir Kepala Rahmat Efendy di Taman Pemakaman Umum Jonggol, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jumat 26 Juli 2019. TEMPO/Ade Ridwan

TEMPO.CO, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan menggelar sidang komisi kode etik untuk Brigadir Rangga Tianto, tersangka penembak teman sesama anggota polisi, Bripka Rahmat Effendi setelah pengadilan menjatuhkan vonis. “Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akan dilaksanakan setelah selesai proses di peradilan umum,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra saat dihubungi, Sabtu, 27 Juli 2019.

Menurut Asep hal itu dilakukan untuk membuktikan perbuatan tersangka atas tindak pidana pembunuhan terhadap Bripka Rahmat Effendi. Apalagi dalam Pasal 338 KUHP yang dituduhkan kepada tersangka Rangga Tianto, dirinya terancam 15 tahun penjara.

Tidak tertutup kemungkinan Polri akan memecat Brigadir Rangga. "Bisa saja dia dikenai Pemecatan Dengan Tidak Hormat," kata Asep.

Brigadir Rangga menembak tewas temannya sendiri, Bripka Rahmat Effendy pada 25 Juli 2019 di Mapolsek Cimanggis. Kejadian bermula ketika Rangga menangkap FZ, keponakan Rahmat karena terlibat tawuran di wilayah Depok pada 25 Juli 2019. Orang tua FZ datang ke Polsek Cimanggis bersama Brigadir Rangga dan seorang anggota polisi lainnya.

Rangga meminta Rahmat agar FZ dilepaskan dan dibina orang tuanya. Menolak, Rahmat bersikukuh memproses FZ secara hukum. "Obrolan itu menjadi obrolan yang panas." Tak lama setelah cekcok, Rangga menembakkan pistolnya ke tubuh Rahmat dengan membabi buta.

Asep menyebut tujuh dari sembilan peluru ditembakkan dalam kasus polisi tembak polisi ini. Bripka Rahmat tewas dengan luka tembak di antaranya pada dada, leher, paha, dan perut.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya