TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegur Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge terkait kondisi pengungsi Nduga setelah adanya kontak senjata. Seorang anggota TNI bernama Prada Usaman Hambela gugur ditembak kelompok bersenjata di Nduga, Papua. Kejadian tersebut terjadi pada 20 Juli 2019 sekitar pukul 14.10 WIT.

JK, sapaan Kalla, menegaskan evaluasi terkini yang dapat dilakukan pemerintah daerah setempat adalah dengan memastikan jumlah pengungsi akibat kontak senjata di daerah tersebut dan menangani korban.

"Yang harus mengevaluasi itu justru pemda setempat, jadi tidak perlu pusat. Cukup Bupati dan Gubernur periksa, ada berapa. Kan itu rakyatnya bupati, rakyatnya gubernur di situ, masa periksa jumlah pengungsi saja harus Pusat yang hitung? Kelewatan itu," kata Wapres JK kepada wartawan, Selasa, 23 Juli 2019.

Untuk menghitung jumlah pengungsi, kata JK, Pemerintah Kabupaten Nduga bisa meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga pemerintah daerah bisa membentuk tim khusus untuk menangani kondisi pengungsi.

JK memperkirakan jumlah pengungsi tidak mencapai puluhan ribu, sehingga pemda setempat seharusnya mampu mengatasi hal itu. Apabila setelah itu Pemda tidak sanggup mengatasi kondisi pengungsi, maka pemerintah pusat akan siap membantu.

"Kalau untuk memeriksa jumlah atau menghitung kepala saja mesti Pusat, kelewatan itu. Kan tidak banyak, paling tinggi ratusan, tidak sampai puluhan ribu sehingga dibutuhkan tim besar. Jadi biar pemda yang mengurus itu dan pemerintah pusat pasti membantu," katanya.

Sebelumnya beredar informasi bahwa ada 139 hingga 177 warga Kabupaten Nduga meninggal selama berada di pengungsian. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi memastikan kabar tersebut adalah hoaks.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk memastikan data terkait jumlah pengungsi Nduga.