TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan salah satu pekerjaan rumah di bidang pendidikan pada Hari Anak Nasional adalah kurangnya pelatihan kepada guru untuk mewujudkan sekolah ramah anak. "Pelatihan yang banyak yang mendorong pembelajaran menarik," kata Unifah kepada Tempo, Ahad, 21 Juli 2019.

Unifah menuturkan, semua pihak tak bisa selalu menyalahkan para guru jika ada kekurangan. Semestinya, pemerintah ikut memfasilitasi pelatihan yang sistematis bagi guru-guru untuk mewujudkan sekolah ramah anak.

Selama ini, kata Unifah, PGRI tak memiliki dana untuk mengadakan pelatihan. Kalau pun ada, para pengurus yang menjadi sukarelawan. Baru belakangan ini, PGRI memiliki program lingkar belajar guru yang didukung organisasi guru dari empat negara, yaitu Swedia, Norwegia, Jepang, dan Australia.

Pelatihan bagi guru di 15 kabupaten kota itu salah satunya membahas sekolah inklusif. "Bagaimana sekolah yang bisa memberikan rasa nyaman pada anak dan berbasis nondiskriminasi, tidak boleh ada sexual harassment," ujarnya.

Selain pelatihan, Unifah menilai harus ada program sekolah untuk menciptakan keterbukaan komunikasi antara orang tua, guru, dan anak. Sehingga, penyelesaian persoalan anak tidak lagi hanya satu sisi.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti, juga mendorong adanya sekolah ramah anak. Menurut dia, sekolah ramah anak bisa mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam konsep sekolah ramah anak, kata Retno, mesti ada sistem pengaduan yang melindungi korban dan saksi. "Paling penting dalam sekolah ramah anak yang aman itu sistem pengaduan penting diadakan. Bukan hanya ruang pengaduan," ujar Retno.

Sistem itu melibatkan guru BK atau wali kelas yang bisa melalui telepon. Bahkan anak tidak harus pagi atau siang untuk menelepon, tapi juga bisa di malam hari. "Itu bisa dilakukan untuk mencegah anak-anak dari korban kekerasan seksual," ucapnya.