Pansel Capim KPK Terima 900 Email Masukan Masyarakat

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Senin, 22 Juli 2019 17:46 WIB

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) mengumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lulus uji kompetensi di Sekretariat Negara, Jakarta, 22 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Harkristuti Krisnowo, mengatakan Pansel telah menerima 900 email dari masyarakat. Email tersebut masukan masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi capim KPK.

"Kami dapat laporan ada 900 email dari masyarakat dan belum sempat dibuka karena banyak sekali, dan ada beberapa yang diberikan berupa surat," kata Harkristuti dalam konferensi pers di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Harkristuti mengatakan, masukan dari masyarakat akan digunakan Pansel sebelum tahapan wawancara. Saat ini, Pansel masih menerima masukan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK yang sudah lulus uji kompetensi. Masukan disampaikan secara tertulis melalui website Kementerian Sekeretariat Negara, yaitu apel.setneg.go.id atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id.

Surat juga bisa diantar langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi dengan alamat Lantai 2 Gedung 1 Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110. Pansel menerima masukan sejak 23 Juli hingga 30 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

Ketua Pansel capim KPK Yenti Garnasih menambahkan, 900 surat yang masuk akan dijaring kembali dan didalami. Ia akan memilih surat masukan atau laporan berbasis data. "Tidak asal karena ini-itu, tak boleh fitnah. Kami kerjakan itu," ucap Yenti.

Advertising
Advertising

Menurut Yenti, dari 900 masukan kebanyakan berasal dari tim sukses para capim. Masukannya pun ada yang berupa lampiran pemberitaan dari media, dan pendapat dari sejumlah organisasi. Hanya, kata Yenti, masukan tersebut tidak bisa digunakan sepanjang proses seleksi masih dalam tahapan uji kompetensi.

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

4 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

4 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

4 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

6 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

8 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

3 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya