TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkisah terkait peran sentral Jusuf Kalla atau JK saat konflik di Ambon dan Poso pecah beberapa tahun silam. Kepada para Calon Perwira Remaja (Capaja) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Tito memuji ketegasan JK dalam menyelesaikan konflik itu.

Ia mencontohkan saat konflik Poso meletus pada 2007. Saat itu, Tito masih menjabat sebagai kepala satuan tugas (Kasatgas) di sana. Tito mengatakan JK yang saat itu menjadi wakil presiden untuk Susilo Bambang Yudhoyono, mampu menjadi penengah kedua kubu yang berkonflik.

"Dengan ketegasan dan keberanian, beliau mengumpulkan kedua belah pihak yang berkonflik. Sehingga kemudian dilaksanakan perjanjian Malino satu dan Malino dua di Sulawesi Selatan," kata Tito dalam acara yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Padahal, Tito mengatakan, langkah JK itu bukan tanpa risiko. Banyak pihak yang tak sepakat dengan adanya perjanjian damai. Bahkan akibat perjanjian itu, dua gedung milik JK di Makassar diledakkan.

"Kebetulan saya menjadi ketua tim investigasinya. Sehingga salah satu alasan pelaku adalah karena adanya perjanjian perdamaian," kata Tito.

Tak hanya sampai di situ, Tito juga menyebut JK terus mendukung saat konflik senjata api meletus di Poso di tahun yang sama. Korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Tito menyebut JK siap membela TNI-Polri dalam hal itu. "Di negara ini tidak boleh ada unsur lain yang memiliki senjata selain TNI dan Polri," kata Tito mengenang pertemuan itu.

Usai perdamaian, JK juga melanjutkan upaya rekonsiliasi dengan mempertemukan kaum muslim dan kaum nasrani di Poso. Ia membangun sekolah Alkitab dan pesantren untuk mencegah tumbuhnya radikalisme.

"Jadi kita melihat bagaimana keberanian (JK) untuk turun ke lapangan, keberanian memutuskan dan lain-lain, justru melebihi keberanian jenderal TNI dan Polri," kata Tito.

Ia pun berharap para Capaja bisa meniru dan menjadikan sikap JK sebagai teladan mereka. Apalagi Tito menegaskan para Capaja ini adalah masa depan bagi TNI dan Polri.