TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mempertanyakan pencopotan yang dilakukan terhadap para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar yang mendukung dia. Menurut Bamsoet, sapaan Bambang, lebih baik dia yang dicopot ketimbang para pendukungnya.

Baca: Tampik Tuduhan Copoti Ketua DPD, Airlangga: Golkar Demokratis

"Kenapa enggak saya aja yang dipecat? kan gitu. Karena sayalah sumber daripada kawan-kawan dipecat," kata Bamsoet di kantornya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Hal ini disampaikan Bamsoet seusai bertemu dengan dua pimpinan daerah yang dipecat dari jabatannya, yakni Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto dan Ketua DPD Kabupaten Buru, Maluku Utara, Ramli Umasugi.

Bamsoet menuding pemecatan itu terjadi setelah mereka menyatakan dukungan kepada dia sebagai calon ketua umum Partai Golkar di musyawarah nasional. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini juga tak keberatan jika ucapannya soal pencopotan ini dimaknai sebagai tantangan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ya, daripada mecat daerah yang mendukung saya, lebih baik Plt saya, pecat saya," kata Bamsoet.

Bamsoet 'menantang' Airlangga untuk mencopotnya, baik dari jabatan Ketua DPR atau Wakil Koordinator Bidang Pratama Golkar. Namun, dia mengatakan akan menempuh upaya hukum seumpama hal itu benar terjadi.

"Ya terserah (dari jabatan apa). Pakai mekanisme partai, lebih baik pecat saya daripada yang jadi korban adalah yang di bawah," kata dia. "Ini negara hukum, saya akan mengupayakan langkah-langkah hukum."

Bamsoet sebelumnya mengatakan ada 10 ketua DPD II di Maluku yang dipecat lantaran mendukungnya sebagai calon ketua umum Golkar. Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Utara Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah pencopotan 10 ketua DPD di Maluku itu terkait dengan masalah politik pencalonan Bamsoet sebagai ketua umum.

Baca: MKGR Deklarasi Airlangga Ketua Umum Golkar Sampai 2024

Menurut Doli, pemberhentian itu berdasarkan alasan kuat menyangkut urusan organisasi, serta dilakukan dengan mekanisme kepartaian. "Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan munas," kata Doli lewat keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2019.