INFO NASIONAL — Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), F.X Sutijastoto, melakukan kunjungan kerja dengan meninjau langsung progres percepatan Commercial Operation Date (COD) PLTP Lumut Balai Unit 1 55 MW pada 1 Juli 2019. COD diharapkan dapat dilakukan pada Agustus 2019 dan tidak mengalami kemunduran lagi, yang sebelumnya direncanakan pada Juli 2019.

Turut hadir pada kunjungan kerja tersebut, Tim Direktorat Panas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan KESDM, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) selaku pengembang PLTP Lumut Balai, dan PT PLN (Persero).

Pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan target pengembangan Panas Bumi sebesar 7.242 MW pada tahun 2025, di mana kapasitas terpasang hingga Juni 2019 sebesar 1948,5 MW (baru 26% dari target). Hingga Juni 2019, PT PGE merupakan salah satu pengembang panas bumi terbesar di Indonesia, hingga saat ini kapasitas terpasang yang berasal dari PGE Own Operation telah mencapai 617 MW yang terdiri dari PLTP Kamojang (235 MW), PLTP Ulubelu (220 MW), PLTP Lahendong (120 MW), PLTP Karaha (30 MW) dan PLTP Sibayak (12 MW). Selain itu, kapasitas terpasang dari PLTP yang dikelola melalui mekanisme Join Operation Contract (JOC) PT PGE dengan kontraktor sebesar 1.198 MW yang terdiri dari PLTP Salak (377 MW), PLTP Darajat (271 MW), PLTP Wayang Windu (220 MW), dan PLTP Sarulla (330 MW). Jadi, total kapasitas terpasang dari WKP yang dikelola oleh PT PGE sebesar 1.815 MW atau 93% dari total kapasitas terpasang di Indonesia.

Untuk meningkatkan kapasitas terpasang tersebut, salah satu upaya PT PGE adalah mempercepat COD Lumut Balai Unit 1 sebesar 55 MW pada tahun 2019. COD Lumut Balai Unit 1 ini pada awalnya ditargetkan Desember 2018, namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan COD baru dapat dilaksanakan pada 2019.

Adapun beberapa kendala pelaksanaan COD tersebut antara lain terbatasnya area untuk lokasi pembangkit. Hal itu mengingat WKP Lumut Balai umumnya merupakan topografi tinggi dan curam sehingga membutuhkan mitigasi potensi landslide yang cukup kompleks, backfeeding yang tidak dapat segera dilakukan, dan belum terselesaikannya kesiapan infrastruktur jaringan transmisi.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Toto menuturkan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan beberapa upaya pembinaan dan pengawasan untuk proyek PLTP Lumut Balai. Di antaranya monitoring progress melalui laporan bulanan dan triwulanan serta RKAB tahunan; monitoring keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan; monitoring pengawasan langsung ke lokasi; dan Rapat Fasilitasi antara PT PGE dan PT PLN terkait percepatan COD PLTP Lumut Balai.

Untuk percepatan COD Lumut Balai dan proyek-proyek EBT lainnya khususnya panas bumi, pihaknya merekomendasikan beberapa hal. Antara lain mendorong PT PLN agar segera melakukan upaya percepatan penyelesaian permasalahan lahan pada jaringan transmisi 150 kV dan ROW pada SUTET 275 Kv Lahat-Lumut Balai.

Dirjen Toto juga menyarankan harus ada pengoptimalan program Sinergi BUMN untuk meningkatkan investasi, antara lain melalui joint development program. Selain itu, perlu dilakukan pula sosialisasi oleh Direktorat Panas Bumi untuk area-area proyek PLTP, khususnya pada area yang telah menghasilkan PNBP dan Bonus Produksi kepada masyarakat daerah sekitar dengan melibatkan Pemda dan akademisi.

Dirjen Toto juga menuturkan pentingnya insentif untuk pengembang panas bumi. Antara lain seperti penggantian/reimbursement kepada pengembang panas bumi atas biaya pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan), yang seharusnya dilakukan pemerintah. Hal ini diupayakan untuk mendongkrak investasi panas bumi.

"Upaya-upaya percepatan COD tersebut dilaksanakan untuk memastikan perkembangan pelaksanaan pembangunan PLTP agar dapat sesuai dengan target COD. Dengan terlaksananya COD sesuai dengan jadwal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan alokasi penerimaan negara dan daerah dari setoran bagian pemerintah dan bonus produksi," ujar Dirjen Toto.

"Kita berharap, semoga COD PLTP Lumut Balai Unit I sebesar 55 MW dapat segera terlaksana sehingga kapasitas terpasang di Indonesia dapat menjadi 2.003,5 MW dan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat daerah," katanya. (*)