TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis, 4 Juli 2019. Jokowi bersama istrinya, Iriana, lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.30 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Baca: Kadin dan Apindo Tanggapi Wacana Jokowi Soal Menteri Milenial

"Salah satu agenda utama kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Sulut ini, yakni untuk meninjau infrastruktur yang menjadi pendukung pariwisata di provinsi tersebut," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam siaran tertulisnya.

Sulawesi Utara dinobatkan sebagai the rising star dalam sektor pariwisata Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata hingga 600 persen dalam empat tahun terakhir. Untuk jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sulut sendiri, utamanya ke Manado dan Bitung, pada 2015 sebanyak 20 ribu, lalu 2016 meningkat menjadi 40 ribu atau dua kali lipat. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 80 ribu, dan 2018 meningkat menjadi 120 ribu.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, pukul 11.40 WITA, sejumlah agenda kunjungan kerja telah menanti Jokowi dan Iriana. Mulai dari meninjau rencana perluasan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, hingga rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

Selain itu, Jokowi dan Iriana juga akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kota Manado. Rencananya, Presiden dan Ibu Iriana akan berada di Provinsi Sulawesi Utara selama dua hari. Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan akan bermalam di Kota Manado untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Baca: Pengamat: Jokowi Bisa Tempatkan Menteri Milenial di 3 Sektor Ini

Dalam kunjungannya ke Provinsi Sulut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.