TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan Partai Keadilan Sejahtara (PKS) akan memposisikan diri berada di luar pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca: Beda Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat Ihwal Pindah Koalisi

"Sebagai partai penyeimbang pemerintah yang mengkritik program-program pemerintah yang tidak populer, maka akan lebih terhormat. Ini akan menjadi bagian dari tugas mulia," kata Mardani Ali Sera yang juga pengganggas gerakan 2019 Ganti Presiden pada diskusi "Empat Pilar MPR RI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

Menurut Mardani, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal adanya partai oposisi. Tapi dalam penerapannya ada partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.

"Partai penyeimbang ini, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer sehingga pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan," katanya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 itu menegaskan, parpol pendukung pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, sudah memiliki 60 persen kursi parlemen. "Itu jumlah yang sudah cukup dominan untuk mengamankan kepentingan pemerintah di parlemen," katanya.

Menurut dia, PKS akan membiarkan parpol pendukung Jokowi mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Mardani berharap parpol pendukung pasangan Prabowo - Sandiaga tetap solid berada di luar pemerintahan. "Perlu ada parpol di luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, agar berjalan baik," katanya.

Baca: PKS Serukan Koalisi Adil Makmur Jadi Oposisi Kritis

Mardani menegaskan, PKS sebagai yang berada di luar pemerintahan, tidak berpikir untuk dapat posisi apa pemerintahan, tapi bagaimana dapat memgkritik pemerintah.