INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan anggaran untuk menggratiskan biaya SMU/SMK kini sedang dihitung oleh Bappeda Jabar. Dia berharap kebijakan tersebut disetujui oleh DPRD Jabar.

"Kita sudah siapkan dana menggratiskan pendidikan khususnya yang kita kelola, yaitu SMU/SMK dan saat ini sedang dihitung oleh Bappeda, mudah-mudahan disetujui dewan mulai tahun depan biaya SMU/SMK insyaallah kita gratiskan," katanya usai menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 tingkat Jabar, di Bale Asri Pusdai Bandung, Rabu, 26 Juni 2019.

Terkait hal itu, Ridwan Kamil minta para kader Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) medeteksi anak yang terancam putus sekolah. Ini seiring dengan rencana Pemdaprov Jabar yang akan menggratiskan biaya masuk SMU/SMK yang dikelola provinsi.

"Bu Atalia sebagai ketua TP PKK Jabar saya kasih tugas menjadi detektif mencari anak putus sekolah. Di Jabar tidak boleh ada anak putus sekolah," kata Gubernur.

Ridwan Kamil menginginkan keakuratan data mengenai anak yang putus sekolah karena terkendala biaya. Dengan begitu, kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran. "PKK juga harus mendata supaya anggaran kita bisa efektif oleh data yang baik atau good data good decission," ujar Emil, sapaan akrab Gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Paratya Kamil, menuturkan pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah. "Terkait dengan yang dikatakan Pak Gubernur, peran PKK, yaitu pendataan, penyuluhan, dan penggerakan. Dengan ini tentu kita (PKK) sebagai mitra pemerintah tidak bisa jalan sendiri-sendiri, artinya kita harus bersinergi dengan program pemerintah," kata Atalia. (*)