Saat Gatot Nurmantyo Sebut Jutaan Hektare Lahan Dikuasai Asing

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 26 Juni 2019 06:23 WIB

Mantan Panglima TNI Jenderal purnawirawan Gatot Nurmantyo saat menghadiri diskusi di Jakarta Convention Center, 24 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa setelah reformasi jutaan hektare lahan di Indonesia dikuasai orang asing.

Baca juga: Halal Bihalal Purnawirawan TNI, Gatot Nurmantyo Bahas Mati Syahid

"Setelah reformasi, UUD 1945 rohnya mulai hilang, sehingga ada jutaan hektar tanah kita dikuasai asing," kata Gatot dalam acara halal bihalal Purnawarman ABRI, TNI dan Polri di Masjid Agung At Tin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa, 25 Juni 2019.

Menurut Gatot, sebagian orang Indonesia melupakan apa yang disampaikan dari pembukaan UUD 1945. Padahal, UUD 1945 dalam pembukaannya dibuat karena memahami kondisi Indonesia.

Saat Indonesia baru merdeka, kata Gatot, negara ini masih miskin sumber daya manusia, tetapi kaya dengan sumber daya alam. Makanya, kata dia, dalam pembukaan UUD tersebut tujuan nasionalnya ada dalam kutipan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Advertising
Advertising

"Melindungi tumpah darah Indonesia itu bukan hanya manusianya saja, tapi sumber daya alamnya juga dilindungi. Namun orang melupakan apa yang disampaikan pembukaan UUD tadi."

Bahkan, kata Gatot, dalam pasal 33 UUD 1945 dan tertuang pada ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. "Pendiri bangsa sudah mewaspadai ini dan mengingatkan agar SDA digunakan sebenar-benarnya," ujar dia.

Selain itu, Gatot pun menyinggung situasi saat ini berkaitan masalah kerja sama ekonomi. Menurut dia, kerja sama ekonomi adalah suatu mufakat yang niscaya memang harus dilakukan.

Namun, kata dia, yang perlu diingat adalah jangan sampai ruang hidup rakyat Indonesia ikut diserahkan. Gatot mencontohkan, saat ini etnis Betawi telah terpinggirkan di kotanya di Jakarta. "Di Sudirman sudah minggir semua "

Bahkan, Resimen Induk Daerah Militer TNI yang pernah berada di kawasan Ciganjur pun bergeser karena pembangunan. Saat ini, Rindam TNI bergeser ke kawasan Bumi Serpong Damai. "Sekarang BSD jadi kota geser lagi. Gak tahu nanti ke mana. Ke Pelabuhan Ratu kali nanti," ujarnya.

Gatot pun mengingatkan agar rakyat Indonesia terus waspada. Ia kembali memberi contoh bahwa etnis Indian di Amerika hilang di tanah lahirnya sendiri. Selain itu, etnis Melayu Singapura juga sudah ke pinggir. "Siapa lagi. Kalau bukan kita-kita harus siapa lagi yang berjuang," ujarnya.

Baca juga: Datang Acara Prabowo, Gatot Nurmantyo: Saya tak Mencari Jabatan

Kata Gatot, dalam pembangunan industri pun rakyat Indonesia perlahan tersisihkan. Sebab, ujar dia, dahulu industri Indonesia merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja, tetapi sekarang digantikan robot.

Belum lagi, Gatot Nurmantyo mengimbuhkan, tenaga kerja yang diimpor ke Indonesia. Setiap penduduk dunia, kata dia, bisa tinggal di mana pun juga asal dapat izin. "Ini yang saya katakan bisa merugikan jika kita tidak waspada. Sebab mereka pindah ke suatu negara sudah mempersiapkan skill. Apalagi kita juga menerapkan bebas visa," ujarnya.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

5 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

15 jam lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

19 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

2 hari lalu

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya