Wadah Pegawai KPK: Ada Pihak Sengaja Embuskan Isu KPK Radikal

Reporter

M Rosseno Aji

Rabu, 19 Juni 2019 23:45 WIB

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo (kanan) bersama Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kiri) membacakan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat acara penyambutan Novel kembali aktif bekerja, di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Mei 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta-Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menengarai ada pihak yang sengaja mengembuskan isu bahwa lembaga antirasuah berpaham radikal. Menurut WP, isu itu sengaja disebar untuk memecah fokus publik menjelang seleksi calon pimpinan baru.

Baca juga: 2 Hari Dibuka, Pansel Calon Pimpinan KPK Menerima 11 Pelamar

"Isu KPK Radikal diduga sengaja diembuskan agar perhatian publik terpecah sehingga calon-calon pimpinan KPK yang justru memiliki persoalan integritas dapat masuk ke KPK untuk merusak lembaga dari dalam," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juni 2019.

Yudi menyatakan tidak pernah ada indikasi bahwa kaum radikal tumbuh di KPK. Sejak berdiri 2003, kata dia, tidak pernah ada personel KPK terafiliasi dengan kegiatan teror, organisasi terlarang, maupun menunjukkan kebencian terhadap agama, ras maupun kelompok tertentu.

Dia mengatakan justru KPK yang kerap menjadi korban teror. Buktinya, hampir 800 hari, pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan belum juga tertangkap. Begitupun teror-teror lain yang dialami oleh penyidik KPK, juga tidak terungkap. "Ini upaya mengalihkan perhatian publik agar lupa bahwa teror kepada Novel belum terungkap," katanya.

Ia pun heran dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK yang terkesan terlalu fokus mencari kandidat yang antiteroris. Sebelumnya, tim pansel menyatakan akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mencegah lolosnya calon pimpinan yang berpaham terorisme. Pelibatan BNPT baru dilakukan pada seleksi kali ini.

Tapi menurut Yudi, isu penting seleksi calon pimpinan bukan pada isu terorisme, melainkan isu integritas. Dia berharap panitia seleksi fokus mencari tokoh yang bersih, berintegritas, dan tidak memiliki konflik kepentingan.

"Untuk itu, WP KPK menegaskan bahwa isu KPK radikal adalah hoaks dan serangan terhadap perang panjang pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

43 menit lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

50 menit lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

3 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

3 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

6 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

12 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

14 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

18 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

19 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya