TEMPO.CO, Pangkalpinang-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pihaknya akan mempelajari vonis ringan Direktur Perusahaan Peleburan Timah (Smelter) PT Panca Mega Persada (PMP) Siauw Sui Thin alias Asui dalam perkara timah ilegal.

Sebelumnya vonis ringan Asui oleh Pengadilan Negeri Sungailiat menuai sorotan publik di Bangka Belitung. Majalah Tempo pernah mengulas Asui yang dijadikan tersangka oleh tim Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri setelah menampung timah ilegal dari kolektor timah ilegal asal Jebus, Akiong, pada 11 Oktober 2018 lalu.

Baca Juga: Ini Pelanggaran yang Paling Sering Dilakukan Pengusaha Timah

Selain vonis ringan, sejumlah barang bukti yang sempat diamankan tidak disita, melainkan dikembalikan kepada perusahaan. "Nanti kami lihat kenapa cuma dapat dua bulan. Kami pelajari lagi pelan-pelan. Kami akan koordinasi supervisi. Korwil kami kan ada disini," ujar Saut kepada wartawan di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai Kediaman Dinas Gubernur Bangka Belitung, Selasa, 18 Juni 2019.

Saut meminta publik tidak mencela putusan hakim karena hakim mewakili Tuhan. Selain itu, masyarakat bisa dianggap menghina pengadilan. "Anda bisa kena contempt of court. Anda bisa menghina pengadilan. Kalau tidak puas ada tempatnya untuk banding dan seterusnya. Putusan hakim jangan dicurigai, itu tidak boleh. Putusan hakim harus dihormati. Kalau tidak setuju pakai upaya hukum. Standarnya itu dulu," ujar dia.

Ihwal karut marut pertambangan timah di Bangka Belitung, Saut mengatakan KPK akan turun langsung jika diperlukan untuk mengecek di titik dan kordinat mana yang terjadi pelanggaran. "Termasuk siapa yang melindungi karena itu pelanggaran. Negara harus hadir ditengah bumi serumpun sebalai (Bangka Belitung). Kalau memang perlu dilakukan sidak atau melihat satu per satu. Tinggal kita prioritas yang mana," ujar dia.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Sungailiat Narendra Mohni mengatakan pihaknya secara institusi menerima segala bentuk kritik yang membangun terhadap vonis Asui tersebut. Menurutnya, hal itu sejalan dengan upaya mewujudkan visi misi Mahkamah Agung.

"Pengadilan sendiri terhadap masyarakat sangat open. Kita sangat menerima saran dari masyarakat. Kita terbuka karena sidang (Asui) dilakukan secara terbuka untuk umum. Bukan sidang yang tertutup," ujar dia.

Simak Juga: 41 IUP Timah di Bangka Belitung Segera Dicabut

Narendra menambahkan putusan terhadap Asui sudah berkekuatan hukum tetap karena sampai batas waktu yang ditentukan pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melakukan upaya hukum lain.

"Putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau untuk dasar pertimbangan vonis, mohon maaf saya tidak boleh mengomentari vonis. Itu kode etik kami. Namun jika masyarakat ingin melakukan laporan pengaduan atau memberikan kritik dan saran, bisa juga melalui kotak pengaduan yang ada di Pengadilan. Silakan bisa lewat situ," ujar dia.

SERVIO MARANDA