TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meminta pemerintah menyelesaikan isu referendum Aceh lewat jalur dialog. Dengan dialog, BPIP berharap pemerintah dapat mengetahui aspirasi sebenarnya yang ada di masyarakat Aceh.

Baca: Pakar Anggap Wacana Pidana Seruan Referendum Aceh Berlebihan

"Dialog saja, duduk bersama dan kita bisa melihat masyarakat Aceh bagaimana responsnya. Saya rasa dengan arif dan bijak masalah ini bisa diatasi," kata Anggota Satuan Tugas Khusus BPIP, Romo Benny Susetyo di Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019.

Wacana referendum Aceh mencuat setelah Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, menyerukan masyarakat Aceh segera melakukan referendum menentukan tetap atau lepas dari Indonesia.

Muzakir menilai kondisi Indonesia saat ini sudah diambang kehancuran. Dia berujar tak lama lagi Indonesia akan dijajah oleh asing. Karena itu, menurut dia, lebih baik Aceh melakukan referendum seperti Timor Timur.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai referendum tak punya landasan hukum, sehingga tak bisa dilakukan. Dia malah mengancam memidanakan Muzakir Manaf karena seruannya.

"Kan sekarang yang bersangkutan sedang tak ada di Aceh ya, sedang ke luar negeri. Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2019.

Baca: Kata Mahfud MD Soal Wacana Referendum Aceh

Menurut Benny, masyarakat Aceh juga tak mendukung wacana referendum. Dia menduga Muzakir memunculkan wacana tersebut karena memanasnya kondisi politik setelah Pemilihan Umum 2019.

Dia menilai wacana referendum juga tak akan didukung oleh dunia internasional. "Dukungan masyarakat Aceh kebanyakan ingin negosiasi perjanjian dan itu sudah final," kata dia.