Pakar Anggap Wacana Pidana Seruan Referendum Aceh Berlebihan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu 2019 sebelum rekapitulasi surat suara di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis, 18 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan hasil Pemilu 2019 paling lama pada 22 Mei 2019. ANTARA/Syifa Yulinnas

    Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu 2019 sebelum rekapitulasi surat suara di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis, 18 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan hasil Pemilu 2019 paling lama pada 22 Mei 2019. ANTARA/Syifa Yulinnas

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka Muzakir Manaf tak bisa dipidana karena menyerukan referendum Aceh. Menurut dia, seruan itu hanyalah seruan wacana.

    Baca: Soal Referendum Aceh, Wiranto: Tak Berlaku Lagi di Indonesia

    “Harus bisa dipisahkan antara pendapat dan tindak pidana, menurut saya itu wacana saja, wacana itu bukan kejahatan, masa orang mau diadili karena pikirannya,” kata Fickar dihubungi, Sabtu, 1 Juni 2019.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan ada konsekuensi hukum atas munculnya wacana referendum Aceh yang diserukan Muzakir. “Sekarang yang bersangkutan sedang tidak ada di Aceh, tentu nanti ada proses hukum soal masalah ini,” kata dia, Jumat, 31 Mei 2019.

    Wiranto mengatakan referendum tidak bisa dilakukan, sebab beberapa keputusan terkait referendum sudah dibatalkan aturan lain. Misalnya, TAP MPR nomor 8 tahun 1998 yang mencabut TAP MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum. Ada pula UU Nomor 6 1999 yang mencabut UU nomor 5 1985 tentang referendum.

    Wiranto mengatakan karena sudah tidak ada landasan hukumnya lagi, maka seruan referendum bisa kena sanksi. “Ketika hukum positif sudah tidak ada dan ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya,” kata dia.

    Fickar membenarkan tidak adanya landasan hukum untuk melakukan referendum terkait pemisahan wilayah. Namun, ia mengkritik pendekatan pidana yang ingin dilakukan Wiranto terhadap Muzakir.

    Baca: Referendum Aceh Terkait Partai Muzakir Manaf Anjlok? Ini Suaranya

    Dia mengatakan ucapan Muzakir soal referendum tak bisa dijerat dengan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang upaya memisahkan sebagian wilayah negara Indonesia. “Tapi itu kan belum terjadi, baru ide, menurut saya terlalu lebay orang berwacana dipidana,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.