TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sudah ada 40 kepala negara yang mengucapkan selamat atas kemenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pemilihan preisden 2019.

"Sejauh ini, per hari ini, per detik ini, sudah ada 40 negara plus 3 organisasi internasional yang sudah menyampaikan ucapan selamat," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Baca Juga: Menang Pemilu 2019, Jepang dan Iran Beri Selamat pada Jokowi

Retno menuturkan para kepala negara ini turut mengapresiasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Menurut Retno mereka menganggap Pemilu 2019 berjalan secara demokratis. "Transparan dan peaceful," ucapnya.

Ia menjelaskan pemberian ucapan selamat dari para kepala negara ini merupakan tradisi lama. Ada yang melakukannya dengan mengirim surat diplomatik, ada pula yang menelepon Presiden Jokowi langsung hingga lewat media sosial.

"Tradisinya kalau kita diplomatik itu bersurat melalui saluran diplomatik sehingga waktunya pasti juga akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau (lewat) Twitter, kan, cepat naik dan juga kalau (via) telepon. Terakhir yang menelepon Bapak (presiden) adalah Perdana Menteri Kanada," ujarnya.

Retno juga melapor ke Jokowi bahwa Presiden Timor Leste ingin berbicara untuk menyampaikan ucapan selamat. "Kemudian Presiden (Donald) Trump juga sudah bersurat kepada Bapak. Perdana Menteri Inggris waktu itu menelepon Bapak dan sebagainya," katanya.

Simak Juga: Terpilih Lagi, Uni Eropa Ucapkan Selamat pada Jokowi

Retno memprediksi ucapan selamat untuk Jokowi dari para pemimpin dunia akan terus berdatangan. Baik lewat surat diplomatik atau saluran lainnya.

Berdasarkan hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi -Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan raihan 85,6 juta atau 55,5 persen suara. Sementara lawannya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, hanya mendapatkan 68,65 juta atau 44,5 persen suara. Meski demikian Jokowi belum bisa ditetapkan sebagai presiden terpilih 2019-2024 lantaran pihak Prabowo melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.