Polri Sebut Tak Bekali Aparat dengan Peluru Tajam

Reporter

Andita Rahma

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 22 Mei 2019 09:37 WIB

Petugas kepolisian menghalau tembakan kembang api saat terjadi bentrokan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo membantah ada anggotanya yang menggunakan peluru tajam dalam mengamankan aksi massa 21-22 Mei di Gedung Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Baca juga: Massa Masih Berkumpul di Asrama Brimob Pagi Ini, Polisi Siaga

"Aparat keamanan dalam pengamanan unjuk rasa tidak dibekali oleh peluru tajam dan senjata api," ujar Dedi saat dihubungi, Rabu, 22 Mei 2019.

Sebelumnya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengunggah lima buah foto dalam akun Instragram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, diperlihatkan tiga selongsong peluru dan disertai keterangan foto: "Bukti-bukti kebiadaban semalam dari aparat terhadap rakyat". Namun, caption tersebut telah dihapus pagi ini.

Dedi mengatakan, ia sudah memperingatkan bahwa akan ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi unjuk rasa ini. Maka dari itu, ia meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.

Advertising
Advertising

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal pun ikut menegaskan Polri dan TNI telah diinstruksikan tak membawa peluru tajam saat pengamanan aksi 22 Mei. Iqbal menuturkan jika terjadi situasi terburuk, yaitu penembakan dengan peluru tajam, maka dia memastikan itu bukan perbuatan TNI-Polri.

Baca juga: Massa Demo Bawaslu Bakar Asrama Brimob Petamburan

"Pasukan Polri-TNI sudah mendapatkan instruksi tidak menggunakan peluru tajam, sehingga diyakinkan bahwa bila terjadi hal terburuk, adanya yang tertembak dengan peluru tajam, itu dipastikan bukan dari TNI dan Polri," kata Iqbal.

Iqbal menambahkan TNI - Polri memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional dan internasional dalam menghadapi kerumunan massa. "Mulai dari yang soft atau lunak sampai upaya keras sesuai tingkat ancaman yang ada," ucap dia.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

3 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

4 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

16 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya