Ketua Muhammadiyah ke Massa Aksi 22 Mei: Tak Perlu ke Jakarta

Selasa, 21 Mei 2019 18:23 WIB

Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat memenuhi jalanan sekitar kantor Bawaslu saat menggelar aksi, di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan seharusnya tak perlu ada aksi 22 Mei di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta yang bertujuan menolak hasil Pemilu 2019.

Baca: Kepolisian Batasi Waktu Aksi 22 Mei Sampai Selesai Tarawih

Menurut Haedar aspirasi yang ada bisa disampaikan di masing-masing daerah. “Tidak perlu berangkat ke Jakarta. Apalagi ini Ramadan,” ujar Haedar usai bertemu dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa 21 Mei 2019.

Haedar mengajak kepada umat Islam menjadikan bulan Ramadan untuk refleksikan diri. Salah satunya untuk menahan dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai puasa.

Haedar juga menghimbau kepada warga yang mengikuti unjuk rasa dan menyuarakan aspirasi agar mengedepankan kemaslahatan bangsa dan negara. "Aspirasi tetap harus disampaikan sesuai keadaban dan mendasarkan pada konstitusi," ujar Haedar.

Advertising
Advertising

Bagi pejabat negara, Haedar juga meminta menahan diri. "Pejabat negara tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan yang malah memancing suasana panas. Apalagi sampai menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat," ujarnya.

Baca: Menjelang Aksi 22 Mei, Kepolisian Tetapkan DKI Jakarta Siaga Satu

Haedar mengungkapkan saat ramadhan ini ia menghimbau rakyat juga berpuasa dari berbagai langkah, ucapan dan ujaran. Pejabat juga ia minta puasa ucapan langkah dan penrnyataan. Atas hasil pemilu dan juga kepada yang belum terima Haedar berharap segera legowo dan tetap berbakti untuk bangsa dan negara.

Berita terkait

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

17 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya