Polri Bakal Tindak Spekulan Jika Harga Bawang Putih Tak Turun

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Rabu, 8 Mei 2019 15:08 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau operasi pasar bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Ahad, 5 Mei 2019. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Satuan Tugas Pangan Polri akan melakukan langkah penegakan hukum jika dalam sepekan harga bawang putih tak turun. Tim akan menyelidiki penyebab lonjakan harga dan berkurangnya stok bawang putih di pasaran.

Baca: Harga Bawang Putih di Bangka Belitung Tembus Rp 100 Ribu per Kg

"Jadi target satu minggu, harga bawang harus turun ke Rp 40-45 ribu. Kami akan cek di mana yang mengakibatkan stok bawang putih berkurang. Apakah ada kartel atau spekulan yang bermain di situ," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 Mei 2019.

Saat Ramadan, harga bawang putih kian naik di beberapa kota di Indonesia. Dedi mencontohkan, di Pasar Kramat Jati, Pasar Cibitung, dan Pasar Tangerang, harga bawang putih melonjak dari Rp 55.212 menjadi Rp 60.976 ribu per kilogram.

Satgas Pangan pun memprediksi kenaikan tidak wajar ini akan tembus sampai harga Rp 80 ribu per kilogram. Padahal harga normal Rp 40 ribu per kilogram.

Advertising
Advertising

“Jika naik sampai harga Rp 80 ribu, padahal harga normal di Rp 40 ribu per kilogram, maka Satgas Pangan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian akan melakukan operasi pasar,” kata Dedi.

Baca: Harga Mahal, Yogyakarta Digelontori 7 Ton Bawang Putih Cina

Operasi pasar akan dilakukan untuk menekan harga bawang putih di pasar induk hingga bisa menyentuh Rp 25 ribu per kilogram. Apabila diperlukan, pemerintah akan menggelontorkan stok bawang putih agar kembali menstabilkan harga bahan pangan.

“Jika nanti harga tidak mencapai titik yang ditentukan maka akan ada analisis tajam lagi dengan melibatkan stakeholders terkait,” kata Dedi.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

4 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

18 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya