Sandiaga Soal Rekomendasi Ijtima Ulama III: Tanya ke Ahli Hukum

Kamis, 2 Mei 2019 17:05 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno saat memotong rambut di Rumah Cukur Ko Tang, Pasar Glodok, Jakarta Barat, Senin, 29 April 2019. Kegiatan Sandiaga mengisi waktu luang menunggu rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 salah satunya memotong rambut di Rumah Cukur legendaris di daerah Glodok. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Uno tak banyak berkomentar ihwal hasil Ijtima Ulama III yang digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 1 Mei 2019.

Baca: Prabowo Hadiri Ijtima Ulama di Bogor, Sandiaga Pilih ke Padang

Sandiaga hanya mengatakan bahwa para ulama perlu diberi ruang dan nasihatnya mesti diperhatikan. "Ulama adalah panutan. Masukan para ulama kita, tentunya elite harus memperhatikan," kata Sandiaga di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019.

Sandiaga mengatakan bahwa para umaro (pemimpin) dan ulama harus bersanding. Menurut dia, Indonesia akan menjadi negara yang berhasil jika pemimpin dan ulamanya bersanding.

Meski begitu, Sandiaga lagi-lagi enggan menanggapi saat ditanya isi poin rekomendasi Ijtima Ulama agar Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum mendiskualifikasi pasangan 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Advertising
Advertising

Sandiaga mengatakan dirinya bukan ahli hukum yang bisa mengomentari masalah itu. "Saya enggak punya kompetensi untuk ini. Lebih baik diarahkan ke ahli-ahli hukum," kata dia.

Sandiaga mengatakan yang terpenting adalah bagaimana hasil Pemilu 2019 bisa diterima seluruh masyarakat sebagai proses demokrasi yang jujur dan adil. Sedangkan sejauh ini, kata dia, yang menyatakan ada kecurangan pemilu bukan hanya kubu 02 melainkan juga kubu 01 Jokowi - Ma'ruf Amin.

Sandiaga mengatakan banyaknya kecurangan amat memprihatinkan lantaran pemilu kali ini menghabiskan anggaran besar. "Puluhan triliun sudah kita gelontorkan untuk pemilu," kata dia. Dana untuk Pemilu 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah Rp 25,59 triliun.

Sandiaga tak menjelaskan lebih lanjut soal hasil Ijtima Ulama. Dia malah mengalihkan topik menyoal sistem aplikasi KPU untuk pelaporan dana kampanye yang menurutnya belum maksimal. Akibatnya, kata Sandiaga, proses pembuatan laporan dana kampanye dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lebih lama.

Simak juga: Sandiaga Bersyukur Jokowi Akui Ada Kecurangan Pemilu

"Untuk yang simple seperti laporan keuangan, kebetulan saya mengerti laporan keuangan, ini belum bisa dilakukan secara optimal. Ini menjadi catatan tersendiri yang sangat kami prihatinkan," ujarnya.

Berita terkait

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

13 jam lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

21 jam lalu

Progres Pembangunan Sumbu Kebangsaaan IKN 98 Persen, Menteri PUPR: Bisa Digunakan Saat 17 Agustusan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

3 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

5 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

8 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

11 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

11 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

12 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya