TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana pada Rabu 24 April 2019 lalu menimbulkan spekulasi bakal bergesernya dukungan PAN pasca- Pilpres 2019.

Baca juga: Jokowi - Zulhas Bertemu, Sekjen Bilang PAN Tetap di Kubu Prabowo

Dalam perbincangan seusai pelantikan Gubernur Maluku itu, juga tampak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. NasDem dan PDIP adalah dua partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Zulkifli mengatakan banyak hal yang dibicarakan dengan Jokowi. Salah satunya tentang pemilihan umum 2019.

"Soal pemilu. Terlalu lama (kampanye) sampai delapan bulan, habis energi," kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Menurut Zulkifli, dalam perbincangan itu disinggung tentang keinginan undang-undang Pemilu diubah. Harapannya ke depan masa kampanye cukup satu bulan setengah. "Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan," ujar Ketua Umum MPR itu.

Pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi itu ditangkap Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan penting secara simbolis. Bara menilai pertemuan itu bisa meredam tensi di masyarakat pascapemungutan suara pemilihan presiden 2019.

"Mereka bertemu, itu secara simbolis penting untuk meredam situasi dan mengurangi tensi di bawah. Dua tokoh dari koalisi berbeda bertemu itu kan bagus, menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Bara ketika dihubungi, Kamis malam, 25 April 2019.

Saat ditanya ihwal kemungkinan PAN berpindah ke koalisi Jokowi, Bara mengatakan bahwa segala kemungkinan terbuka. Dia juga menilai koalisi PAN dengan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sudah selesai kendati masih menunggu hasil resmi dari KPU.

"Ya segala kemungkinan ada. Yang penting bagaimana yang terbaik bagi PAN ke depannya apakah berada di dalam atau luar pemerintahan," ucap Bara yang santer disebut pro Jokowi.

Pernyataan Bara dibantah Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Ia mengatakan partainya akan tetap berada di koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. "Jangan percaya rumor," kata Eddy saat dihubungi Kamis malam, 25 April 2019.

Eddy mengatakan pertemuan Zulkifli dan Jokowi adalah pertemuan kenegaraan. Apalagi, Zulkifli juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini," ujarnya.

Pernyataan serupa pernah diungkapkan Eddy enam hari lalu, Kamis, 18 April 2019. Menggelar jumpa pers di markas PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Eddy mengatakan partainya diisukan akan keluar dari koalisi. Eddy pun menyebut itu itu menyesatkan.

"Dugaan itu amat menyesatkan menurut saya. Komitmen kami untuk berada di koalisi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan jika Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke kubu Jokowi, yang menurut hasil hitung cepat memenangkan pemilihan presiden, maka hal itu adalah sikap yang realistis. Ia menilai langkah tersebut akan menguntungkan PAN terutama dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pertarungan 2024 akan lebih berat bagi PAN. Alasannya merujuk hasil hitung cepat, partai pimpinan Zulkifli Hasan ini hanya meraup suara sekitar 6 persen. Atas dasar itu PAN harus segera mengkonsolidasikan infrastruktur politiknya demi menghadapi kompetisi lima tahun yang akan datang.

"Kalau dia lompat ke kubu pemerintah dia realistis mengkalkulasi kepentingan politik jangka panjang terutama menghadapi 2024. Jalan PAN cukup berliku dan mendaki, kalau terus di luar akan berat hadapi 2024," katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 April 2019.

Baca juga: PAN Bantah Keluar dari Koalisi Pendukung Prabowo

Adi berujar langkah PAN untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya akan lebih sulit jika berada di luar pemerintah. "Karena kalau PAN jadi oposisi tentu harus berdarah-darah dengan air mata dan butuh stamina yang luar biasa. Untuk jadi oposisi butuh energi yang tidak biasa makanya banyak partai berlomba ingin jadi bagian pemerintah demi mengkapitalisasi kepentingan politik," ucapnya.

Selain itu, Adi menuturkan sejak awal PAN terkesan ingin bergabung dengan kubu Jokowi. Namun hal itu terganjal oleh sosok Amien Rais yang vokal mengkritik pemerintah. Sebabnya dalam pemilihan presiden 2019 PAN memutuskan mendukung Prabowo Subianto.

"Di PAN ada matahari kembar. Ketua umum memang Zulkifli Hasan tapi ada Amien Rais yang melampaui ketua umum," ujarnya.