TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tersangka korupsi Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2016. Saat masih calon Wali Kota Tasikmalaya. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara itu, Budi menyatakan memiliki 40 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tasikmalaya.

Budi memiliki tanah seluas 77 meter persegi hingga 6.600 meter persegi. Seluruh tanah dan bangunan yang dia miliki ditaksir bernilai Rp 18,4 miliar.

Baca: KPK Telah Tetapkan Wali Kota Tasikmalaya Tersangka

Budi juga memiliki 29 mobil dan motor berbagai merek yang nilainya Rp 2,7 miliar. Kepemilikan logam dan batu mulia memperpanjang daftar harta kekayaan Budi dengan nilai Rp 243 juta. Sedangkan jumlah giro dan kasnya bernilai Rp 2 miliar.

Budi juga memiliki hutang sebanyak Rp 1,5 miliar. Akumulasi harta dikurangi hutang itu, membuat Budi mempunya total harta kekayaan sebanyak Rp 21,9 miliar. Jumlah hartanya itu berkurang dibandingkan harta yang ia laporkan pada 2012 senilai Rp 24 miliar.

Baca: KPK Geledah Ruangan Wali Kota Tasikmalaya

Belum diketahui kasus yang menjeratnya, namun nama Budi sempat disinggung dalam kasus dugaan suap terkait dana perimbangan daerah pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2018. Dia pernah diperiksa pada 14 Agustus 2018 sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, yakni Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

KPK menggeledah kantor Budi di Bale Kota Tasikmalaya, pada Rabu, 24 April 2019. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan membenarkan penetapan tersangka terhadap Budi, saat dihubungi Rabu, 24 April 2019. “Ya benar,” kata Basaria. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dari penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah dokumen terkait pembahasan anggaran.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, memvonis Yaya 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 tahun 15 hari kurungan pada 4 Februari 2019. Hakim menyatakan Yaya terbukti menerima suap Rp 300 juta, dan gratifikasi senilai Rp 6,5 miliar, US$ 55 ribu, dan Sin$ 325 ribu. Suap dan gratifikasi itu diterima Yaya sehubungan dengan pengurusan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah dalam anggaran negara tahun 2016 hingga 2018 untuk sembilan daerah kabupaten dan kota.

Simak: Disebut Kembar dengan Wali Kota Tasikmalaya, Ini Kata Menteri Eko

Salah satu dari Sembilan kabupaten dan kota itu adalah Kota Tasikmalaya untuk pengurusan DAK dan DID tahun anggaran 2018. Untuk mengurus anggaran itu, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menggelontorkan dana hingga Rp 700 juta.

Uang itu dibagikan kepada Yaya dan dua orang yang membantu pengurusan anggaran untuk Tasikmalaya. Kedua orang itu adalah, Kepala Seksi Perencanaan DAK Non Fisik Kemenkeu, Rifa Surya dan Puji Suhartono, seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum PPP.