Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

Senin, 22 April 2019 18:15 WIB

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (tengah) dan pakar hukum tata negara Jimly Ashidiqqie (berpeci) saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshidiqie mengaku diundang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK malam ini. Jimly mengatakan, JK juga mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan lainnya dalam pertemuan terbatas nanti.

Baca juga: Ikatan Cendekiawan Muslim Minta Beda Pendapat Tak Dipidanakan

Adapun bahasan pertemuan nanti, kata Jimly, ialah untuk membahas situasi terkini pascapemungutan suara pemilihan presiden 2019. Dia berujar, pertemuan akan membicarakan bagaimana kembali merukunkan masyarakat seusai pilpres.

"Nanti malam secara khusus Bapak Wapres akan menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan beberapa tokoh, yang tentu maksudnya untuk merespons perkembangan keadaan sekarang supaya bisa membantu merukunkan warga bangsa kita sesudah pilpres," kata Jimly di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019.

Jimly menuturkan, beberapa yang akan hadir di antaranya tokoh-tokoh masyarakat dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Islam, Dewan Dakwah, ICMI, dan lainnya. Dia berujar, para tokoh itu akan menyampaikan rekomendasi yang bisa dilakukan untuk menurunkan tensi politik dan mencegah situasi politik kian tegang.

Advertising
Advertising

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyinggung soal adanya wacana people power dari salah satu kubu di pemilihan presiden 2019. Narasi ini digaungkan oleh kubu pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jimly mewanti-wanti agar segala sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

"Semuanya nanti harus diarahkan pada proses mekanisme kelembagaan yang sudah tersedia, jangan dibawa ke ranah politk massa atau people power, jangan ke situ. Maka kita dorong supaya gunakan mekanisme yang tersedia," kata Jimly.

Jimly pun menilai langkah JK merangkul para tokoh masyarakat dan keagamaan itu baik. Dia beranggapan tensi politik saat ini perlu segera diturunkan, apalagi kedua kubu calon presiden sudah saling mengklaim kemenangan.

Jimly menduga tingginya tensi itu berasal dari adanya hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Meski begitu, Jimly mengingatkan bahwa hitung cepat adalah produk ilmiah yang tak bisa dinafikan.

Baca juga: Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie Anggap Reuni Akbar 212 Tak Produktif

"Jangan kita antiilmiah. Tapi dia (quick count) tidak memutuskan, yang memutuskan adalah nanti mekanisme resmi KPU dan MK," kata Jimly.

Jimly Asshidiqie mengimbuhkan, masyarakat sebaiknya juga kembali ke aktivitas masing-masing dan tidak larut dalam tensi politik yang tinggi ini. "Kembalilah ke urusan masing-masing. Jangan lagi di medsos tegang," ucapnya.

Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

5 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

21 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Anwar Usman Kena Sanksi Lagi, Ini Deretan Polemik Dia

29 hari lalu

Anwar Usman Kena Sanksi Lagi, Ini Deretan Polemik Dia

Anwar Usman sudah dua kali dinyatakan melanggar kode etik

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

41 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

41 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

52 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

53 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

53 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

54 hari lalu

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

54 hari lalu

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.

Baca Selengkapnya