Polisi Pastikan Tindak Tegas Penyebar Hoax Seusai Pemilu

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Jumat, 19 April 2019 14:28 WIB

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohamaad Iqbal membahas tim gabungan pengusutan perkara penyidik KPK Novel Baswedan di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Januari 2019 (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Polri memastikan akan menindak pelaku penyebar hoax seusai Pemilu 2019 melalui media sosial.

Baca: Halau Hoax, Rudiantara Siapkan Tim Khusus Awasi Medsos 24 Jam

"Prinsipnya hoax tidak boleh ditolerir. Kami akan melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku tersebut," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 19 April 2019.

Iqbal mengatakan telah melakukan penyelidikan terkait penyebar hoax setelah pemilu. Dia mengatakan penyebaran hoax itu akan meresahkan masyarakat, apalagi pascapenghitungan suara. "Siapapun pelakunya akan kami tindak agar tidak ada kegaduhan di dunia maya, yang bisa berimplikasi ke dunia nyata," kata dia.

Sebelumnya, sempat tersebar informasi di grup WhatsApp tentang akan adanya situasi mirip 1998 di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta dan Solo akibat hasil pemilu 2019.

Advertising
Advertising

Namun, polisi menyatakan kabar itu hoax. Polri mengatakan tim dari Direktorat Siber Bareskrim sedang memprofilkan dan mengidentifikasi akun-akun yang berupaya menyebarkan konten provokatif seusai pencoblosan Pemilu 2019.

Baca: Para Sekjen Koalisi Prabowo Imbau Masyarakat Tak Terpengaruh Hoax

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengumpulkan bukti terkait akun yang menyebarkan hoax itu.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

19 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

20 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya