Pemilu di Sejumlah Negara Kisruh, GP Ansor: Terkesan Tak Netral

Selasa, 16 April 2019 01:51 WIB

Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 Januari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menuding, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sejumlah kota di luar negeri belum menunjukkan profesionalitasnya. Hal tersebut menyusul dengan adanya kekisruhan pemilu di sejumlah negara.

Baca: TKN Jokowi Lapor Dugaan Kecurangan Pemilu di LN ke Bawaslu

“Dari video-video yang beredar terkesan panitia penyelenggara tidak netral, hanya mengakomodasi kepentingan pemilih tertentu. Hak demokrasi warga jangan dirampok,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yaqut melalui rilis yang diterima Tempo, Senin, 15 April 2019.

Ia pun menyayangkan alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan bahwa sejumlah kekisruhan di luar negeri disebabkan banyaknya pemilih yang belum terdaftar. Selain itu, alasan KPU yang menyebutkan pemilih di luar negeri membludak sangat tidak masuk akal. "Alasan kok kaleng-kaleng begini,” kata dia.

Tonton: Tanggapan GP Ansor soal Kisruh Pemilu di Luar Negeri

Videografer:

Advertising
Advertising

Kejadian tersebut, menurut dia, justru bertolak belakang dengan semangat KPU yang ingin menekan tingkat golput. Menurut dia, KPU gagal mengakomodir pemilih yang sudah antusias ingin memberikan hak pilihnya.

“Alih-alih meningkatkan partisipasi warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, peristiwa ini malah membuat warga dipaksa golput,” katanya.

Proses pemungutan suara di sejumlah TPS di luar negeri dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Kekisruhan pemungutan suara salah satunya terjadi di Sydney, Australia. Di TPS KJRI dan Townhall Sydney dilporkan ada ratusan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan jumlah pemilih di luar negeri yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap cukup tinggi. Hal itu menjadi salah satu penyebab pemungutan suara di sejumlah negara berlangsung kisruh.

Baca juga: KPU: Perhitungan Suara di Luar Negeri Tetap Dilaksanakan 17 April

“DPK (daftar pemilih tetap) tinggi di luar negeri karena kondisi masyarakat kondisi masyarakat kita yang tinggal di sana itu kan terpencar,” ujar Viryan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019.

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

7 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

8 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

12 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

14 hari lalu

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

16 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya