Novel Baswedan: Copot Kapolri Jika Tak Bisa Ungkap Kasus Saya

Minggu, 7 April 2019 08:02 WIB

Sejumlah pegawai KPK dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Teror penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan genap dua tahun pada 11 April 2019. Hingga sekarang, polisi belum juga membongkar siapa pelaku penyiraman.

Baca: 2 Tahun Teror Novel Baswedan Diperingati dengan Panggung Rakyat

Peringatan dua tahun teror terhadap Novel akan jatuh berdekatan dengan gelaran Pemilihan Presiden 2019 pada 17 April nanti. Novel mengatakan hal itu memberikan harapan agar perkara ini tuntas. “Saat kampanye itu waktu yang tepat untuk mempertanyakan. Karena saat kampanye para calon berjanji, janji ini yang saya harapkan,” kata Novel ditemui di pusat perbelanjaan, di Jakarta Selatan pada Sabtu, 6 April 2019.

Berikut adalah wawancara dengan Novel:

Bagaimana kondisi mata Anda?
Alhamdulillah saya stabil dan baik. Dengan keadaan tertentu saya dapat melihat dan membaca dengan baik. Memang terus butuh perawatan untuk menjaga agar tetap baik dan jaringan-jaringan mata yang tumbuhnya tidak sesuai dengan tempatnya perlu dipotong.

Advertising
Advertising

Terakhir kali Anda periksa di Singapura, apakah dokter menyampaikan ada peluang untuk sembuh total?
Enggak bisa, seperti sebelumnya enggak bisa. Yang bisa adalah mengoptimalkan keadaan yang sekarang untuk melihat lebih baik.

Apakah kondisi mata mempengaruhi kinerja Anda di KPK?
Pasti mempengaruhi, tidak mungkin enggak. Kemampuan membaca saya jadi lebih terbatas. Melihat jadi lebih sempit. Saya punya tim di KPK. Saya biasa mengambil peran dalam analisis dan hal-hal yang bisa dilakukan dengan kendala saya yang ada.

Masih turun langsung ke lapangan?
Kegiatan di lapangan masih saya lakukan. Hanya kalau dalam memeriksa saksi atau tersangka, saya tidak melakukannya sepanjang waktu, saya didampingi rekan. Saya memeriksa beberapa poin-poin penting, begitu selesai, rekan lain meneruskan pemeriksaan.

Bagaimana pendapat kawan-kawan Anda di KPK soal teror ini?
Sekarang kawan-kawan sebagian besar tahu bahwa serangan ke KPK tidak ada yang diungkap. Mereka sadar bukan hanya serangan kepada saya yang tidak diungkap. Padahal fakta dan bukti serangan kepada saya ada banyak. Begitu pun serangan ke KPK, buktinya banyak. Itu bukan serangan yang terjadi di tengah gelap sehingga tidak ada orang dan tidak ada bukti, bukan. Ini sesuatu yang sangat jelas. Jadi sangat kentara bahwa ini tidak mau diungkap. Mau dibilang apa lagi? Ini keterlaluan.

Bagaimana respon pimpinan KPK?
Pimpinan juga berupaya. Tapi pimpinan kan diancam. Apakah pimpinan enggak diancam? Diancam.

Oleh siapa?
Saya tidak pada posisi untuk membuka itu di sini. Tanya saja ke pimpinan. Kalau dia jujur, dia akan bilang diancam.

Diancam bagaimana?
Ketika bekerja pasti diancam. Termasuk terkait dengan kasus saya, pasti dia ada tekanan-tekanan, pasti begitu.

<!--more-->

Anda sering berkomentar keras di forum publik, apakah ancaman kepada Anda tidak semakin banyak?
Saya sudah terlalu sering diancam. Bolak-balik saya diancam dibunuh.

Simak: Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Cek Ulang Alibi Saksi di Bekasi

Apa yang kurang dari tim gabungan kasus ini yang dibentuk Polri?
Kurangnya banyak, karena kalau bicara orang yang mau bekerja, pertanyaan pertamanya itu bukan apakah kamu bisa bekerja atau enggak. Poin pertama yang harus ditanyakan itu, kamu bisa bekerja dengan bebas apa enggak. Ketika masalah itu menjadi masalah utama, saya kira tidak perlu kita tanyakan lagi soal rekam jejak pekerjaannya. Tapi, sulit menaruh harapan pada orang yang tidak merdeka dan tidak independen.

Bagaimana perkembangan pelaporan Anda ke Dewan HAM PBB?
Yang melaporkan ke Dewan HAM PBB itu Amnesty (Amnesty International Indonesia).

Apa Anda yakin tekanan dari luar negeri dapat menyelesaikan kasus ini?
Saya punya pilihan apa kalau di dalam negeri tidak mau mengungkap? Kalau di dalam negerinya mau mengungkap tidak masalah, kalau tidak mau? Sekarang semuanya harus diajak untuk peduli. Kejahatan persengkongkolan ini tidak boleh dimaklumi.

Peringatan 2 tahun teror kepada Anda jatuh berdekatan dengan pemilihan presiden. Isu ini kerap dipolitisasi, apa tanggapan Anda?
Saya sadar betul sekarang akan ada Pemilu. Buat saya, justru ini kesempatan bagus. Kenapa? Kalau di masa pemilu atau kampanye, biasanya calon itu berjanji dan menunjukan komitmen yang sungguh-sungguh. Bagi saya ini momentum yang tepat untuk mempertanyakan kasus saya.

Saya juga sudah diskusi dengan banyak orang, bahkan beberapa pejabat di Dewan HAM PBB. Rapporteur mereka menyampaikan di negara lain, apabila ada isu sensitif, isu yang tidak mau diungkap, maka saat kampanye itu saat yang tepat untuk mempertanyakan. Karena saat kampanye itu para calon berjanji. Janji ini yang saya harapkan.

Kalau ada orang yang menarik kasus ini ke isu politik, menurut saya kesalahan ada pada presiden. Kalau presiden membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta), kasus ini enggak akan dibawa ke mana-mana.

Saya pikir Pak Jokowi tidak perlu menghindar untuk menjawab ini. Kalau seumpama Pak Jokowi memberi waktu pada Kapolri, ‘Pak Kapolri, Anda saya kasih waktu satu bulan, enggak bisa ungkap, Anda saya copot,’ saya mengharapkan janji seperti itu. Ini masa yang bagus bagi presiden untuk berjanji. Saya juga mengharapkan janji seperti itu untuk memaksa penegak hukum mau bekerja. Jangan sembunyi pada kepura-puraan.

<!--more-->

Apa Anda kecewa kasus teror tidak dibahas pada debat?
Bisa dibilang saya kecewa, tapi saya enggak ingin bicara negatif. Bagi saya, ketika masing-masing capres tidak bicara, itu kurang baik. Harusnya (debat) itu jadi kesempatan masing-masing presiden bicara. Semua orang yang mendukung pemberantasan korupsi berharap mendapat pernyataan yang jelas dan tegas dari capres dan cawapres untuk menunjukkan komitmennya mendukung upaya antikorupsi.

Simak juga: Novel Baswedan: Momen Pilpres Saat Tepat Tagih Penuntasan Kasus

Jelas-jelas saya dan KPK diserang, namun tidak mau diungkap. Lalu itu tak dibahas, apa itu baik? Itu keterlaluan. Saya imbau para capres dan cawapres tidak menganggap (teror ke KPK) sebagai hal yang tabu untuk dibahas. Ketika pemberantasan korupsi terjadi dengan kuat, pasti ada saja orang-orang yang merasa terganggu. Kalau capres dan cawapres bersikap tegas, setidaknya masyarakat tahu komitmennya seperti apa.

Apakah salah satu kubu capres menjanjikan pengungkapan kasus kepada Anda?
Tidak ada, tapi kalau kawan dan kolega saya yang berpihak pada masing-masing capres ada yang bercerita kepada saya. Kata dia, beliau (capres) pasti akan bersikap. Dari masing-masing capres ada bicara seperti itu. Tapi kalau hal itu dibicarakan bukan di forum publik, saya kira itu bukan janji yang bisa ditagih.

Apa harapan Anda dalam peringatan 2 tahun ini?
Ini masa kampanye, calon presiden biasanya berjanji. Saya kira, bagaimana kalau presiden memberikan waktu kepada Kapolri selama sebulan. Kalau tidak mampu mengungkap, copot saja Kapolri. Saya kira itu bagus. Presiden jangan cuma bicara hal-hal yang mengawang-awang, tapi bicara konkret. Kalau tidak berani berjanji, apakah saya dan orang-orang akan percaya? Tidak mungkin. Berjanji saja tidak berani, apalagi berbuat.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

7 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

18 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

19 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

19 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

19 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

22 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

23 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya