Novel Baswedan: Momen Pilpres Saat Tepat Tagih Penuntasan Kasus

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster bergambarkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan dipampang di depan pintu masuk gedung KPK, saat digelarnya acara penyambutan Novel Baswedan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bersama sejumlah jajaran dan pegawainya di Jakarta, Jumat 27 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    Poster bergambarkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan dipampang di depan pintu masuk gedung KPK, saat digelarnya acara penyambutan Novel Baswedan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bersama sejumlah jajaran dan pegawainya di Jakarta, Jumat 27 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menganggap momen pemilihan presiden adalah waktu yang tepat untuk membicarakan kasus terornya. Menurut dia, saat masa pilpres para kandidat akan cenderung memberikan banyak janji.

    "Karena saat kampanye itu masing-masing calon berjanji dengan sungguh-sungguh, janji ini yang saya harapkan," ujar Novel di Jakarta, Sabtu, 6 April 2019.

    Baca: 2 Tahun Teror Novel Baswedan Diperingati dengan Panggung Rakyat

    Novel mengatakan pernah berdiskusi mengenai hal ini dengan pejabat di Dewan HAM Persatuan Bangsa Bangsa. Diskusi itu dilakukan saat Novel dan Amnesty International Indonesia membawa kasus teror air keras ke pertemuan Dewan HAM PBB pada Februari 2019.

    Menurut Novel, beberapa petugas di sana mendukung pemikirannya. Si petugas, kata Novel, menceritakan aksi serupa juga dilakukan di banyak negara. "Apabila ada isu yang tidak mau diungkap, maka saat kampanye itu saat yang tepat untuk mempertanyakan," kata dia.

    Simak: Investigasi Kasus Novel Baswedan: Ada Nama-nama Jenderal Terlibat

    Novel mengatakan tak keberatan isu terornya ditarik ke ranah politik praktis pilpres 2019. Dia pikir hal itu justru bagus. Dia mengatakan ketika kasusnya ditarik ke ranah politik, hal itu merupakan kesalahan presiden.

    Dia berujar  seandainya Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen maka kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik. "Kalau presiden bentuk TGPF, selesai enggak akan dibawa kemana-mana," kata Novel Baswedan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.