Luhut Panjaitan Dilaporkan ke Bawaslu soal Beri Amplop ke Kiai

Jumat, 5 April 2019 18:53 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menghadiri deklarasi dukungan Cakra 19 untuk Jokowi-Maruf di Hotel Borobudur, Jakarta, Ahad, 12 Agustus 2018. Cakra 19 dipimpin Andi Widjajanto (pakai topi). TEMPO/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan ke Badan Pengawas Pemilu soal dugaan pemberian amplop kepada Kiai Zubair Muntasor. Pemberian amplop tersebut dituding untuk meminta dukungan kepada pimpinan Pesantren Nurul Cholil, Bangkalan, Madura, itu agar memilih pasangan calon presiden Jokowi - Ma’ruf Amin.

Baca: Video Luhut Beri Amplop, Tim Prabowo Minta Bawaslu Menindak Tegas

“Kami memberikan laporan yaitu pasal 283 ayat 1 dan 2 juncto pasal 547 UU Pemilu. Pasal 283 itu isinya pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu paslon,” ujar juru bicara ACTA Hanfi Fajri melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 5 April 2019.

Hanfi menyebutkan, yang dilakukan Luhut di Madura tersebut melanggar ketentuan kampanye yang dilakukan pejabat negara. Karena, berdasarkan video yang tersebar, Luhut nampak tengah meminta Kiai Zubair untuk mengerahkan santri-santrinya menudukung pasangan capres nomor urut 01. “Pak Luhut bukan jurkam nasional dan Pak Luhut tidak pernah mengajukan cuti,” ujar Hanfi.

Laporan tersebut diterima oleh Bawaslu, pada Jumat, 5 April 2019, dengan nomor laporan: 43/LP/PP/RI/00.00/IV/2019.

Advertising
Advertising

Sebelumnya tersebar video yang menampilkan Luhut memberikan amplop kepada seorang kiai. Video tersebut langsung menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Karena, dalam video tersebut, Luhut nampak mengajak kiai untuk memilih Jokowi-Maaruf Amin.

Luhut telah memberi klarifikasi atas beredarnya video tersebut. Dia beralasan kehadirannya di pondok pesantren tersebut untuk bersilaturahmi. Karena, menurutnya Pesantren Nurul Cholil sudah sering ia kunjungi sebelumnya.

Baca: Luhut Panjaitan: Ada Gerakan Ingin Mengganti Ideologi Pancasila

“Saya menyesalkan adanya pihak-pihak yang mengatakan telah terjadi jual beli suara dalam pertemuan tersebut. Bagi saya, fitnah yang keji itu mencoreng kehormatan terutamanya KH. Zubair Muntasor dan pondok pesantren yang diasuhnya,” ujar Luhut berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

2 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

4 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

22 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

1 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya