Dana Desa, JK Minta Kualitas SDM dan Pengawasan Ditingkatkan

Reporter

Egi Adyatama

Senin, 1 April 2019 15:29 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penandatanganan perjanjian kemitraaan ekonomi Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA), di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2019. Foto: Biro Pers Wakil Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK meminta dana desa dapat dimaksimalkan penggunaannya. Untuk memenuhi hal ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan harus ditingkatkan.

"Dana desa harus diawasi dengan baik, (pengelola dana desa) ada yang mempunyai kemampuan ada yang tidak. Untuk itu, perlu dididik bersama-sama," ujar JK dalam keterangan tertulisnya saat menemui perwakilan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 1 April 2019.

JK mengatakan pengelolaan dana desa saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. JK menyebut dana desa memang sengaja dilakukan secara tahap demi tahap. Hal ini diharapkan mampu memberikan motivasi masyarakat untuk gotong royong.
“Dana desa memang tidak diberikan banyak, agar menjadi stimulan untuk gotong royong," kata dia.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, JK menekankan pada pentingnya generasi muda untuk menguasi teknologi. Ia menilai saat ini penguasaan terhadap teknologi menjadi hal yang wajib jika ingin terus bersaing.

Saat ini, negara tanpa sumber daya alam yang melimpah pun bisa menjadi negara maju dengan menguasi teknologi. Ia menyebut Korea sebagai salah satunya. “Mereka mempunyai semangat dan menguasai iptek.”

Advertising
Advertising

Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba menyampaikan bahwa KMHDI menyatakan siap untuk mendorong pemaksimalan dana desa. Ia pun mengakui saat ini pengelolaan dana desa masih perlu mendapat banyak pembenahan.

“Hal-hal yang harus diperbaiki di antaranya peningkatan kualitas SDM, sistem monitoring, dan sistem pengawasan yang lebih tinggi. Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus memberdayakan ekonomi kerakyatan di desa," kata I Kadek.

Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

5 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

21 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

24 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

40 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

41 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

52 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

52 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

53 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

53 hari lalu

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

53 hari lalu

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.

Baca Selengkapnya