TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mendesak dilakukannya investigasi total di tubuh Kepolisian Republik Indonesia menyusul terungkapnya pengakuan mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Aziz. Mantan Kapolsek Pasirwangi ini sebelumnya mengaku diperintahkan atasannya untuk memenangkan calon presiden 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca: Ada Kapolsek Mengaku Disuruh Dukung 01, Jokowi: Laporkan ke Saya

"Saya rasa ini harus ada investigasi total di kepolisian," kata Andre melalui pesan kepada Tempo, Ahad malam, 31 Maret 2019.

Andre beranggapan pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Garut itu sebagai puncak gunung es dugaan ketidaknetralan polisi di pemilihan presiden 2019. Andre mengatakan pengakuan itu juga bukan temuan dugaan pelanggaran yang pertama.

Politikus Partai Gerindra ini merujuk pada beberapa kejadian sebelumnya. Di antaranya, video yang beredar di media sosial polisi mengajak memilih pasangan calon 01, tangkapan layar sebuah grup Whatsapp yang berisi dugaan keberpihakan kepada Jokowi, dan dugaan keterlibatan polisi menjadi buzzer atau pendengung Jokowi. Para buzzer ini disebut-sebut menggunakan aplikasi yang bernama Sambhar.

Andre juga mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian untuk mengklarifikasi dan menyampaikan hasil investigasi tersebut secara terbuka kepada publik. Dia mengingatkan agar polisi tetap netral dalam pemilu.

Baca: Mantan Kapolsek Mengaku Diperintah Atasan untuk Menangkan Jokowi

"Jangan sampai indikasi ketidaknetralan ini merusak kepercayaan rakyat terhadap Polri. Jangan sampai pemilu kita ini hasilnya tidak dapat dipercaya," kata Andre. "Kami menunggu klarifikasi resmi dari Kapolri."

Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi Garut Ajun Komisaris Sulman Aziz mengungkapkan dirinya diperintah atasannya, Kepala Kepolisian Resor Garut untuk memenangkan Jokowi. “Kami diperintah untuk melakukan penggalangan dan mendukung kepada 01,” kata dia di Kantor Hukum Lokataru, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019.

Sulman menuturkan perintah itu diberikan dalam sebuah forum yang dihelat di Polres Garut, pada Februari 2019. Perintah itu datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah di wilayah itu, maka para kapolsek akan dimutasi atau dikotakkan.

Sulman mengatakan dukungan untuk Jokowi dilakukan dengan menggiring publik untuk berpihak pada capres nomor urut 01. Dia menyebut tindakan itu dengan istilah penggalangan. Namun, Sulman mengaku tidak mengetahui mekanisme penggalangan yang dimaksud.

“Saya tidak tahu seperti apa teknisnya, tapi saya pribadi tidak melakukan itu,” katanya. Dia mengatakan perintah itu bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh kapolsek di Garut yang berjumlah 22 orang.

Sulman mengatakan setelah mendapat perintah untuk menggalang suara, datang instruksi kedua. Instruksi itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Kali ini, kata dia, para kapolsek diperintah untuk melakukan pendataan kepada masyarakat, mengenai siapa saja yang memilih capres 01 dan 02. “Agar para kapolsek melakukan pendataan bagi masing-masing kekuatan antara dua paslon, itu dilakukan setelah dilakukan penggalangan,” ucap Sulman.

Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna membantah telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia mengklaim forum pada Februari sebagai rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. “Tidak ada perintah sama sekali untuk mendukung siapa pun,” kata Budi.

Baca: Mantan Kapolsek Pasirwangi Ungkap Perintah Menangkan 01

Budi mengakui memang memerintahkan untuk melakukan pemetaan di masyarakat. Namun, pemetaan tersebut dilakukan untuk memetakan personel terkait pengamanan pemilu. “Untuk antisipasi konflik, kalau rawan kami akan backup,” kata dia. Budi menduga Sulman membuat tudingan yang macam-macam karena sakit hati telah dimutasi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AJI ROSSENO